Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga menyampaikan bahwa penerbitan 932 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Reklamasi Pulau D atau Pantai Maju tak bisa hanya dengan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) No 206 Tahun 2016.
"Dasar dia bikin IMB apa? Apa pergub itu alas hukum jadi IMB. Itu dipertanyakan kepada dia," kata Pandapotan saat dihubungi, Kamis (20/6).
Pandapotan pun mempertanyakan Gubernur Anies yang hingga kini tak kunjung membahas raperda soal reklamasi bersama dengan anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih.
BACA JUGA: Terikat Perjanjian, Anies Terbitkan 932 IMB Pulau Reklamasi
Apalagi, Anies telah memberikan IMB kepada 932 bangunan tanpa adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). "Dia bikin cepat-cepat, tetapi kalau untuk kepentingan yang luas seperti perda pulau malah ditahan-tahan," jelas dia.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI ini juga tak setuju dengan kebijakan Anies yang mengubah konsep reklamasi menjadi perluasan daratan. "Mulai kapan itu masuk wilayah daratan? Pulau ya pulau sendiri ada tata ruangnya. Ini juga jadi polemik karena dia menerbitkan bahasa-bahasa yang dia mau," cetusnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangungan (IMB) Pulau Reklamasi D atau Pantai Maju.
IMB tersebut diperuntukkan bagi 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Selain itu ada 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.
Penerbitan 932 IMB dilandaskan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, serta Pergub Nomor 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
BACA JUGA: Ahok: Anies Pinter Ngomong Soal Penerbitan IMB Reklamasi
IMB itu diterbitkan PTSP DKI atas nama PT Kapuk Naga Indah, pengembang Pulau D pada November 2018.
Pemberian IMB ini menuai polemik, karena pada 23 September 2018 lalu Anies sudah mencabut izin pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta, sehingga 13 dari 17 pulau yang direncanakan batal dibuat dan 4 pulau yang sudah terlanjur dibangun akan dimaksimalkan untuk kepentingan publik. (Asp)
