Kekebalan Kelompok Terjadi di Triwulan 1 2022, Ekonomi Diyakini Pulih

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Mei 2021
Kekebalan Kelompok Terjadi di Triwulan 1 2022, Ekonomi Diyakini Pulih

Peta Kawasan Ekonomi Khusus. (Foto: setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah menargetkan herd immunity atau kekebalan kelompok dapat terwujud pada triwulan I-2022 seiring dengan masifnya upaya penanganan pandemi dan vaksinasi massal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pencapaian herd immunity pada triwulan I-2022 akan mampu mengembalikan dan memulihkan aktivitas sosial ekonomi ke level sebelum pandemi.

"Pemerintah akan terus memastikan penanganan pandemi dan pelaksanaan vaksinasi agar dapat berjalan efektif serta pemulihan ekonomi dapat berlangsung cepat," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin (31/5).

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Diklaim Airlangga Wujudkan Kemandirian Ekonomi

Selaras dengan pemulihan aktivitas sosial ekonomi, Sri Mulyani menuturkan berbagai langkah reformasi struktural akan tetap dilanjutkan. Reformasi struktural menjadi syarat penting agar potensi perekonomian nasional dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi.

Reformasi struktural tersebut meliputi implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, pembangunan infrastruktur dasar dan digital, serta peningkatan penguasaan teknologi. Kemudian peningkatan efisiensi produksi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang akan meningkatkan kapasitas produksi sekaligus kinerja perekonomian ke depan.

Ia mengatakan, kebijakan reformasi akan mampu meningkatkan investasi, memperbaiki iklim usaha, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas atau decent jobs.

"Peran tenaga kerja yang terus tumbuh dalam periode window bonus demografi akan semakin kuat dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani.(Foto: Antara)
Menkeu Sri Mulyani.(Foto: Antara)

Ia menegaskan, reformasi struktural harus berhasil agar kepercayaan investor terhadap Indonesia dapat dijaga sehingga pembangunan ekonomi yang lebih bernilai tambah menjadi prioritas. Sekaligus mendorong diversifikasi ekspor baik dari komoditas maupun mitra dagang.

Sri megaskan, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 sebesar 4,5 - 5,3 persen dan tahun depan 5,2 - 5,8 persen dengan mempertimbanglan berbagai faktor secara komprehensif termasuk dinamika aktivitas ekonomi yang terus berkembang baik domestik maupun global.

"Rentang angka proyeksi tersebut juga secara realistis mencerminkan risiko ketidakpastian yang masih tinggi. Optimisme pemerintah juga didasarkan pada tren pemulihan ekonomi yang semakin kuat,” katan Sri Mulyani dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Pandemi COVID-19 Momentum Menguatkan Kemandirian Ekonomi

#Sri Mulyani #APBN #Pemulihan Ekonomi #Ekonomi Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Sejumlah sektor usaha industri tradisional yang belum menjadi tulang punggung penyerapan lapangan kerja mengalami tekanan, namun aktivitas ekonomi bergeser ke sektor lain yang berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Bauran kebijakan pemerintah dinilai turut menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Indonesia
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
DPR resmi mengesahkan APBN 2027 senilai Rp 4.106,3 triliun yang mencetak rekor terbesar sejarah RI dengan alokasi anggaran tertinggi untuk Badan Gizi Nasional.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
Indonesia
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Kementerian Keuangan akan terus melakukan komunikasi dengan perbankan, sehingga tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan yang ditarik oleh pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Menkeu Suahasil Janjikan Defisit Anggaran Tidak Melebihi Aturan
Komitmen itu terlihat pada target defisit dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Menkeu Suahasil Janjikan Defisit Anggaran Tidak Melebihi Aturan
Indonesia
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun, tumbuh 29 persen. Belanja K/L tumbuh 33 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Bagikan