Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengacuhkan putusan permohonan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan No.117/PID.Pra/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Oktober 2017 untuk tidak melanjutkan perkara Hiendra Soenjoto, terdakwa pembuat akta palsu.
Faktanya Hiendra Soenjoto tetap disidangkan di PN Jakarta Utara dengan sangkaan melanggar Pasal 263, 264, dan 266 ayat (1) KUHP.
"Jaksa selaku eksekutor seharusnya melaksanakan undang-undang namun tersangka dibawa ke pengadilan dan disidangkan. Apakah untuk pelaksanaan eksekusi putusan praperadilan itu perlu penafsiran?" kata Sahat Harahap, kuasa hukum tersangka Hiendra Soenjoto seperti dilansir Antara, Selasa (7/11).
Ia menilai, tindakan JPU telah melanggar Pasal 333 KUHP yang berbunyi 'Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun'. Sebab, Putusan Praperadilan adalah mengikat.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengganti Theodora Marpaung dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada persidangan Selasa (24/10) di saat majelis hakim menerima putusan praperadilan tersebut, menyatakan pihaknya masih melakukan upaya perlawanan terhadap putusan praperadilan itu.
"Majelis, sesuai dengan arahan pimpinan bahwa kejaksaan masih melakukan perlawanan terahadap putusan Praperadilan, untuk itu kami memohon agar persidangan dilanjutkan," katanya.
Sementara itu, dalam eksepsinya, Hiendra Soejonto meminta dibebaskan dari dakwaan Pasal 263, 264, dan 266 ayat (1) KUHP karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap mengingat sudah dimentahkan oleh putusan praperadilan.
"Sehingga kasus itu tidak mempunyai dasar hukum jika tetap dilanjutkan,"katanya. (*)
