Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Para pelaku mafia pelabuhan kini mesti siap-siap ditangkap aparat. Pasalnya, ada perintah langsung dari Menkokemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk memberantas semua pelaku.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan, jajaran kejaksaan yang wilayah hukumnya terdapat pelabuhan segera bergerak melakukan operasi intelijen pemberantasan mafia pelabuhan.
Pernyataan tersebut disampaikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Baca Juga:
Bareskrim Ikut Arahan Luhut Panjaitan Soal Dugaan Mafia Pelabuhan
"Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi backing para mafia pelabuhan," ujar Burhanuddin dalam keterangan yang diterbitkan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Minggu (14/11).
Burhanuddin mengungkapkan, mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan. Hal ini dapat menghambat proses bisnis dan investasi serta memiliki efek domino.
Hal ini akan membuat menurunkan minat investor, sehingga mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah.
Menurut dia, biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di pelabuhan Tiongkok sekitar 15 persen dan di pelabuhan Malaysia yang hanya 13 persen.
Tingginya biaya logistik tersebut, kata dia, tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan, serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang semakin memperkeruh keadaan.
"Pemerintah pusat meminta kepada kejaksaan untuk memonitor dan menindak tegas para mafia pelabuhan," tegasnya.
Baca Juga:
Kejagung Didesak Usut Dugaan Korupsi di Pelabuhan Tanjung Api Api
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, pernyataan yang disampaikan Menko Luhut tersebut sebagai komitmen dan sikap tegas pemerintah.
Sekaligus harus menjadi peringatan serius terhadap semua stakeholders di pelabuhan.
“Kami sangat mendukung upaya pemerintah RI untuk itu (pemberantasan mafia pelabuhan),” ujarnya.
Dia menegaskan, untuk mendorong terciptanya layanan logistik yang efisien dan transparan di bandar udara (bandara) maupun di pelabuhan, pelaku logistik termasuk eksportir dan importir, sejak awal ALFI telah mendorong implementasi program atau sistem National Logistic Ecosystem (NLE).
Sistem NLE ini, imbuhnya, dinilai mampu memperbaiki manajemen supply chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien.
Meski begitu, penerapannya pun harus bisa diawasi secara penuh agar semua program bisa berjalan sesuai dengan perencanaan, dan diperlukan kolaborasi semua stakeholders.
NLE sebagai platform besarnya, sebagai suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya.
"Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia National Single Window (INSW). Untuk itu diperlukan kolaborasi semua pihak terkait,” imbuhnya.
Dia meyakini dengan kita semua fokus pada implementasi NLE akan terwujud sistem layanan kepelabuhan yang lebih sehat.
Sehingga tidak ada lagi dugaan yang mengarah pada adanya praktik mafia pelabuhan sebagaimana yang dikemukakan Menko Marvest.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyoroti mengenai adanya mafia pelabuhan, yang dinilainya bisa menghambat kegiatan ekonomi dan ketidakefisienan layanan logistik nasional.
Luhut berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian segera bertindak untuk mengusut hal-hal tersebut. (Knu)
Baca Juga:
Gabungkan BUMN Pengelola Pelabuhan, Jokowi Perintahkan Tekan Biaya Logistik
