Kejagung Sidik Kasus Dugaan Korupsi Tom Lembong Sejak 23 Oktober 2023

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015–2023 di Kementerian Perdagangan melalui proses penyidikan panjang selama 1 tahun lebih.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyatakan penyidik Kejagung mulai mengusut kasus ini sejak Oktober 2023. Menurut dia, selama setahun itu penyidik terus melakukan penggalian, pengkajian, dan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh.

“Sekecil apa pun bukti terkait ini, terus dianalisis, disandingkan, dan diintegrasikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti yang cukup,” kata Harli, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (30/10).

Baca juga:

Anies Tegaskan Tom Lembong Sosok yang Lurus, Siap Beri Dukungan Moral

Sebelumnya, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula pada 2015, dalam rapat koordinasi antarkementerian disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula.

Namun, lanjut dia, Tom Lembong selaku Mendag pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP pada tahun yang sama.

"Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," ungkap Qohar.

Baca juga:

Tom Lembong: Karier, Pendidikan, dan Kasus Dugaan Impor Gula

Padahal, kata Qohar dilansir Antara, berdasarkan peraturan disebutkan bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri," papar Dirdik Jampidsus itu. (*)