Kebiri Hak Asasi Manusia Indonesia di UU Cipta Kerja

MerahPutih.com - Setelah 64 kali pembahasan dalam tiga kali masa sidang para politisi dan pemerintah akhirnya sahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di rapat paripurna DPR yang digelar secara tatap muka dan virtual, Senin (5/10).

Dalam segejap dunia maya riuh dengan berbagai pro dan kontra disahkan UU yang sejak kauh hari ditolak oleh berbagai organinisasi masyarakat keagamaan seperti Muhammadiyah dan organisasi sipil lainnya di bidang HAN, Lingkungan, Ketenagakerjaan serta berbagai ekonom tetapi DPR dan Pemerintah tetap ngotot dan melakukan pembahasan super cepat Omnibus Law.

Pengesahan di DPR, diwarnai aksi keluar atau walk out dari Fraksi Demokrat yang sedari awal menolak RUU Cipta Kerja. Selain Demokrat, Fraksi PKS menjadi fraksi yang juga menolak RUU tersebut disahkan sejak pembahasan di Badan Legislasi DPR.

Baca Juga:

Sahkan RUU Ciptaker, Pemerintah dan DPR Dinilai Langgar HAM

RUU Cipta Kerja sedianya akan disahkan pada Kamis (8/10). Namun, DPR dalam Rapat Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin, menyepakati bahwa penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang I 2020-2021 dipercepat.

Dalam paripurna ini, 7 fraksi menerima RUU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin didampingin para pimpinan DPR lainnya, seperti Puan Maharani.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) mengakui jika pekerja akan mengalami kerugian, terutama dalam aturan pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah.

Namun, kata ia, besaran pesangon pekerja di Indonesia lebih tinggi dari negara lain. Besaran pesangan ini diklaimnya sebagai titik tengah terkait UU Cipta Kerja untuk menyikapi perubahan cepat yang terjadi saat ini termasuk salah satunya disebabkan pandemi Virus Corona.

“Sekarang ini perubahan cepat, kita mencari titik tengah karena memang sekarang ini semua susah, dunia usaha susah, pekerja juga susah, semua susah, jadi kita harus mencari titik tengah,” kata Sekretaris Eksekutif I Komite PC-PEN Raden Pardede dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan, UU Cipta Kerja itu dibutuhkan ketika ekonomi sudah pulih dari pandemi COVID-19, bukan dibuat ketika ekonomi sudah pulih karena akan memakan waktu yang lama.

“Jadi kalau nanti pas dibutuhkan tahun 2021 atau 2022 di mana kita harapkan pemulihan mulai terjadi, kalau buat UU di situ, kita terlambat. Kita antisipasi, artinya kita sediakan payung sebelum hujan datang,” katanya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai, pengesahan UU Ciptaker menunjukkan kurangnya komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR RI untuk menegakkan hak asasi manusia.

Ia mengaskan, peristiwa penting di rapat paripurna memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja, dan akan berujung pada kurangnya kepatuhan pengusaha terhadap upah minimum menurut undang-undang.

Belum lagi, tegas Usman, perusahaan tidak lagi berkewajiban mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap.

"Aturan seperti ini berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil bagi para pekerja karena mereka akan terus-menerus menjadi pegawai tidak tetap," imbuh dia.

Pemerintah, kata Usman, harus melindungi dan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi dari mereka yang dirugikan atas pengesahan Ciptaker ini.

"Pandemi COVID-19, lagi-lagi, tidak boleh dijadikan alasan untuk melindungi hak mereka karena bersuara adalah satu-satunya jalan untuk didengar bagi mereka yang haknya dirampas," terang dia.

Partai Demokrat meilai UU Cipta Kerja, bakal menggeser Ekonomi Pancasila menjadi Kapitalistik dan Neo-Liberalistik bahkan jauh dari prinsip-prinsip Keadilan Sosial.

"Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya,” ujar Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Ia pun meminta kepada seluruh lapisan dan elemen masyarakat, utamanya kaum buruh dan pekerja yang akan terkena dampak dari RUU Cipta Kerja ini, untuk berjuang bersama-sama untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan.

"Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat walk-out dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5/10)," tegasnya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas yang juga politisi Gerindra mengungkapkan, Klaster Tenaga Kerja menjadi pembahasan yang cukup rumit selama pembahasan di tingkat Panja.

Ia memastikan bahwa hasil yang telah dicapai ini akan membuat kenyamanan para pekerja dalam bekerja dan memicu percepatan investasi di Indonesia.

Ia mengklaim, pembahasan RUU Cipta Kerja telah mencatat sejarah karena sejak awal publik dapat mengikuti proses pembahasan RUU Cipta Kerja mulai dari awal pembahasan di tingkat panja hingga raker pada tanggal 3 Oktober.

"Seluruh pembahasannya bisa diakses oleh publik," ujar Supratman. (Knu).

Baca Juga:

DPR Sahkan RUU Ciptaker, AHY: Terlalu Dipaksakan dan Rugikan Buruh