Kebijakan PPKM Darurat Tengah Difinalisasi, Bakal Diumumkan Airlangga Hartarto

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo memastikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat siap diterapkan sebagai respons atas melonjaknya kasus COVID-19.

Saat ini, kebijakan PPKM Darurat tengah difinalisasi. Kebijakan tersebut diambil seiring lonjakan kasus COVID-19 yang sangat tinggi di Pulau Jawa dan Bali.

“Hari ini ada finalisasi kajian. Kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai,” terang Jokowi di Munas Kadin, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6).

Baca Juga:

Vaksinasi Menjadi Syarat Warga Menerima Bantuan di Majalengka

Terkait kapan diberlakukannya Kebijakan PPKM darurat, Menteri Koordinator Ekonomi, Airlangga Hartarto yang akan memutuskannya.

Meski begitu, Jokowi belum memastikan berapa lama PPKM Darurat. Namun, Kepala Negara mengakui PPKM Darurat hanya berlaku di Jawa dan Bali.

PPKM Darurat bisa berlaku satu atau dua minggu. Kendati demikian, kebijakan ini tidak akan berlaku di seluruh wilayah. “Khusus hanya di Pulau Jawa dan Bali,” tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, kabupaten/kota di Jawa dan Bali memiliki nilai asessmen cukup tinggi dalam hal penularan serta penyebaran COVID-19, sehingga dibutuhkan treatmen khusus.

“Karena di sini ada 44 kabupaten/ kota serta 6 provinsi yang nilai asessmennya 4. Kita adakan penilaiannya secara detail. Yang ini harus ada treatment secara khusus sesuai dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO,” pungkasnya.

Baca Juga:

Seluruh Polda Serentak Lakukan Vaksinasi Dengan Target 1 Juta Warga

Diberitakan sebelumnya, telah dilakukan assemen peta sebaran COVID-19. Hasilnya, 44 Kabupaten dan Kota serta 6 Provinsi mendapat nilai 4.

Atas hasil tersebut, dilakukan penilaian secara detail, sehingga harus dilakukan treatmen khusus sesuai aturan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam rangka menekan laju penularan. (Knu)