Kebijakan Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di NTT Harus Dipertimbangkan Ulang

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 02 Maret 2023
Kebijakan Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di NTT Harus Dipertimbangkan Ulang

Sejumlah pelajar SMA mengikuti apel pagi saat penerapan aktivitas sekolah mulai pukul 5 pagi di halaman SMA Negeri I Kupang di Kota Kupang, NTT, Rabu (1/3). Antara Foto/Kornelis Kaha

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat yang mewajibkan peserta didik tingkat SMA/SMK untuk memulai waktu belajar di sekolah pukul 05.00 WIB, terus menuai sorotan.

Anggota Komisi X DPR RI, Fahmy Alaydroes mengatakan, maksud kebijakan tersebut baik mendidik siswa agar terbiasa disipilin. Namun, menurutnya kebijakan tersebut patut dipertimbangkan kembali.

Baca Juga

Legislator PDIP Ingatkan Gubernur NTT Tak Jadikan Siswa 'Kelinci Percobaan'

"Kebijakan itu menjadi tidak bijak bila kemudian memberatkan, merepotkan, dan membuat gaduh banyak pihak, terutama pihak orangtua," kata Fahmy kepada wartawan, Kamis (2/3.

Apalagi, kata Fahmy, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu kesempatan siswa/i untuk menunaikan salat subuh di masjid, jika ada murid yang beragama Islam.

"Hal ini pasti akan memicu kontroversi di tengah masyarakat," imbuhnya.

Baca Juga

PSI Dorong Pemprov DKI Gratiskan Sekolah untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Lebih lanjut, Fahmy menilai, proses pendisiplinan pelajar dan peningkatan mutu bisa dilakukan dengan berbagai cara.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, hal yang paling utama adalah pemenuhan standar mutu pendidikan, bukan justru dengan membuat kebijakan yang mengada-ada.

"Terasa aneh dan tidak nyambung ketika ketertinggalan mutu pendidikan yang penyebabnya adalah merosotnya capaian standar mutu, tetapi yang disalahkan justru jam masuk sekolah," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

DPR RI Kritik Kebijakan Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di NTT

#Komisi X DPR #Nusa Tenggara Timur (NTT) #Viktor Laiskodat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Warga NTT Diminta Waspada Cuaca Ekstrem hingga Timbulkan Bencana Hidrometeorologi
Hal ini tidak lepas dari prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), di mana NTT masih akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat.
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
Warga NTT Diminta Waspada Cuaca Ekstrem hingga Timbulkan Bencana Hidrometeorologi
Indonesia
Polisi Tembaki Kampus Unpas - Unisba dengan Gas Air Mata, Ketua Komisi X DPR: Kami Sangat Menyesalkan Terjadinya Aksi Kekerasan
Ketua Komisi X DPR RI meminta aparat keamanan untuk hadir secara profesional dan proporsional dalam mengawal dinamika di kampus.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 September 2025
Polisi Tembaki Kampus Unpas - Unisba dengan Gas Air Mata, Ketua Komisi X DPR: Kami Sangat Menyesalkan Terjadinya Aksi Kekerasan
Indonesia
Guru Anggota TPPK Lakukan Kekerasan Seksual, DPR: Harus Dihukum Berat
Wakil Ketua Komisi X DPR RI menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada seorang guru.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Guru Anggota TPPK Lakukan Kekerasan Seksual, DPR: Harus Dihukum Berat
Indonesia
Film 'Merah Putih: One For All' Dirujak Netizen se-Indonesia, DPR: Ini Bagian dari Evaluasi
Film animasi Merah Putih: One For All yang digarap Perfiki Kreasindo menuai kritik tajam.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 11 Agustus 2025
Film 'Merah Putih: One For All' Dirujak Netizen se-Indonesia, DPR: Ini Bagian dari Evaluasi
Indonesia
Game 'Roblox' Bakal Dilarang Karena dianggap Tak Mendidik, DPR: Anak-Anak Harus Diajari Etika Berteknologi
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai langkah ini menjadi bagian dari pendidikan karakter dan etika digital.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Agustus 2025
Game 'Roblox' Bakal Dilarang Karena dianggap Tak Mendidik, DPR: Anak-Anak Harus Diajari Etika Berteknologi
Indonesia
215 Siswa di NTT Keracunan, DPR Desak Aparat Usut Kelalaian Penyedia Makan Bergizi Gratis
Kejadian tersebut sangat memprihatinkan dan mencederai misi besar pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Frengky Aruan - Jumat, 25 Juli 2025
215 Siswa di NTT Keracunan, DPR Desak Aparat Usut Kelalaian Penyedia Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Kritik Kebijakan 50 Siswa per Kelas di Jabar, Dinilai Lebih Banyak Mudarat
Wakil Ketua Komisi X DPR RI kritisi kebijakan Gubernur Jabar soal kuota 50 siswa dalam satu kelas.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
DPR Kritik Kebijakan 50 Siswa per Kelas di Jabar, Dinilai Lebih Banyak Mudarat
Berita Foto
Raker Wamendiktisaintek dengan Komisi X DPR Bahas Rencana Kerja Anggaran Kemendikti Saintek Tahun 2026
Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan (kanan) dan Wamendiktisaintek Stella Christie (kiri) serta jajaran mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 10 Juli 2025
Raker Wamendiktisaintek dengan Komisi X DPR Bahas Rencana Kerja Anggaran Kemendikti Saintek Tahun 2026
Indonesia
DPR Minta Kecurangan di SPMB Ditindak Tegas, Pejabat Tidak Boleh Minta Jatah Kursi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI mewanti-wanti pejabat publik untuk tidak memanfaatkan jabatan dan meminta jatah kursi bagi keluarga atau kerabatnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 Juni 2025
DPR Minta Kecurangan di SPMB Ditindak Tegas, Pejabat Tidak Boleh Minta Jatah Kursi
Indonesia
Pelantikan Gunakan Bahasa Asing, Kemendiktisaintek Diminta Tegur Rektor UPI
Penggunaan bahasa Indonesia dalam acara resmi kenegaraan atau institusi pendidikan tinggi negeri merupakan kewajiban yang diatur secara tegas dalam undang-undang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Juni 2025
Pelantikan Gunakan Bahasa Asing, Kemendiktisaintek Diminta Tegur Rektor UPI
Bagikan