Kata Ketua KPK Soal Tersangka Baru di Kasus Suap PLTU Riau-I

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 24 Agustus 2018
Kata Ketua KPK Soal Tersangka Baru di Kasus Suap PLTU Riau-I

KPK. (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau buka suara soal tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo tak membantah bakal ada tersangka baru dalam kasus yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih tersebut. Agus menyebut informasi penetapan tersangka baru akan dilakukan lewat pengumuman resmi.

"Informasi ada atau tidak tersangka baru di sebuah perkara, baru bisa dipastikan kalau sudah diumumkan secara resmi. Ditunggu saja dulu ya," kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat (24/8).

Agus menjawab diplomatis saat disinggung tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-I adalah Menteri Sosial Idrus Marham. Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya bekerja cermat dan hati-hati dalam menangani sebuah perkara.

"Ada atau tidak perkembangan penyidikan atau penuntutan sangat bergantung pada kecukupan bukti," ungkapnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Diketahui, Menteri Sosial Idrus Marham mengumumkan dirinya mundur dari kabinet. Politikus Golkar itu telah mengirimkan surat resmi pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.

"Saya juga mundur dari kepengurusan Partai Golkar," kata Idrus, saat menggelar jumpa pers singkat wartawan di Istana Presiden, setelah jam Salat Jumat (24/8).

Kepada wartawan, Idrus menjelaskan pengunduran dirinya sebagai Mensos dan keanggotaan Golkar karena terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 di Provinsi Riau.

"Pada hari ini, tadi saya menghadap Bapak Presiden pukul 10.30 WIB. Saya lakukan ini setelah kemarin saya mendapatkan surat pemberitahuan tentang penyidikan saya terkait kasus yang dilakukan oleh Enny dan Koco. Berdasarkan surat itu, saya mengambil langkah, maka itu saya menghadap Presiden untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya," tutur politikus Golkar itu.

Eni Saragih
Eni Saragih (berjaket oranye) tersangka kasus korupsi PLTU Riau-1 yang dicokok KPK di Rumah Dinas Mensos Idrus Marham saat digiring ke Gedung KPK, Jakarta (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Diberitakan sebelumnya, kedatangan Idrus Marham ke Istana Presiden memicu spekulasi dirinya berencana mundur dari kabinet. Ketika dikonfirmasi wartawan kebenarannya, politikus Golkar itu tidak membantah ataupun mengiyakan.

"Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa, hahahaha," kata Idrus Marham, menjawab pertanyaan wartawan ketika keluar dari komplek Istana Presiden melalui pintu tamu menuju komplek Kementerian Sekretaris Negara Jakarta, Jumat. "Nanti saja saya jelaskan," imbuh dia lagi, dikutip Antara.

Selanjutnya Idrus pun meninggalkan komplek Kementerian Sekretaris Negara dengan menumpang mobil dengan nomor polisi B-1372-RFO. Dalam kesempatan itu Mensos turut didampingi Politisi Golkar yang juga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Pria yang kerap tampil bersorban itu pun tidak membantah ataupun mengiyakan ketika dikonfirmasi wartawan terkait isu pengunduran diri Mensos. Ngabalin hanya meminta bantu doa agar ada jalan terbaik bagi koleganya itu di Golkar. "Bantu doa, bantu doa ya," ujar dia singkat menjawab media. (Pon)

#KPK #Korupsi PLTU Riau
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Waketum PSI Ogah Komentari Penyitaan Uang Rp3,5 M dari Ahmad Ali oleh KPK, tak Mau Urusi Elite
Menegaskan kasus tersebut berjalan sebelum Ahmad Ali masuk PSI.
Dwi Astarini - Sabtu, 12 September 2026
Waketum PSI Ogah Komentari Penyitaan Uang Rp3,5 M dari Ahmad Ali oleh KPK, tak Mau Urusi Elite
Indonesia
KPK Akui Pernah Segel Ruang Kerja Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, Begini Kelanjutannya!
Pembongkaran misteri segel KPK yang hilang di ruang Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama. Simak pengakuan mengejutkan KPK dan daftar 8 tersangka korupsi!
Wisnu Cipto - Kamis, 10 September 2026
KPK Akui Pernah Segel Ruang Kerja Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, Begini Kelanjutannya!
Indonesia
KPK Periksa Ahmad Ali, Dalami Jasa Pengamanan dan Aliran Uang Batu Bara di Kukar
KPK mendalami keterangan Ahmad Ali terkait jasa pengamanan dan dugaan aliran uang dalam perkara gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 September 2026
KPK Periksa Ahmad Ali, Dalami Jasa Pengamanan dan Aliran Uang Batu Bara di Kukar
Indonesia
KPK Dorong RUU Perampasan Aset Atur Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan di LHKPN
KPK mendorong RUU Perampasan Aset mengatur harta pejabat yang tidak dilaporkan dalam LHKPN dapat dirampas melalui mekanisme NCB.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 September 2026
KPK Dorong RUU Perampasan Aset Atur Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan di LHKPN
Indonesia
Eks Wamen Silmy Karim Gugat Praperadilan Penyitaan Asetnya, Total Rp 150 Miliar dari Mobil Sport, Moge, Hingga Valas
Kasus bermula dari OTT KPK pada 2–3 Juni 2026 yang menangkap 18 orang, termasuk Silmy yang kemudian menyerahkan diri.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Eks Wamen Silmy Karim Gugat Praperadilan Penyitaan Asetnya, Total Rp 150 Miliar dari Mobil Sport, Moge, Hingga Valas
Indonesia
KPK Soroti Penurunan Indeks Integritas Pemkot Bengkulu, Pengawasan APBD Rp 1,2 Triliun Diperkuat
Penurunan terjadi pada dua instrumen yang digunakan KPK untuk memetakan risiko korupsi, yakni Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
KPK Soroti Penurunan Indeks Integritas Pemkot Bengkulu, Pengawasan APBD Rp 1,2 Triliun Diperkuat
Indonesia
KPK Telaah Kesaksian Gus Alex soal Permintaan Uang 24 Anggota Panja Komisi VIII DPR
KPK menelaah kesaksian Gus Alex soal permintaan uang dari 24 anggota Panja Komisi VIII DPR saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
KPK Telaah Kesaksian Gus Alex soal Permintaan Uang 24 Anggota Panja Komisi VIII DPR
Indonesia
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp774,31 miliar. Dengan tambahan ini, pagu anggaran KPK 2027 naik menjadi Rp2,22 triliun untuk mendukung pemberantasan korupsi
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Indonesia
Kebakaran Terjadi di Basement Gedung KPK, Api Berhasil Dipadamkan
Basement gedung KPK mengalami kebakaran, Sabtu (29/8). Sebanyak 14 petugas pemadam dikerahkan ke lokasi.
Soffi Amira - Sabtu, 29 Agustus 2026
Kebakaran Terjadi di Basement Gedung KPK, Api Berhasil Dipadamkan
Indonesia
Hakim Tolak Eksepsi Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
Majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. 

Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Hakim Tolak Eksepsi Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
Bagikan