Kata Ketua KPK Soal Tersangka Baru di Kasus Suap PLTU Riau-I

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 24 Agustus 2018
Kata Ketua KPK Soal Tersangka Baru di Kasus Suap PLTU Riau-I

KPK. (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau buka suara soal tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo tak membantah bakal ada tersangka baru dalam kasus yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih tersebut. Agus menyebut informasi penetapan tersangka baru akan dilakukan lewat pengumuman resmi.

"Informasi ada atau tidak tersangka baru di sebuah perkara, baru bisa dipastikan kalau sudah diumumkan secara resmi. Ditunggu saja dulu ya," kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat (24/8).

Agus menjawab diplomatis saat disinggung tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-I adalah Menteri Sosial Idrus Marham. Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya bekerja cermat dan hati-hati dalam menangani sebuah perkara.

"Ada atau tidak perkembangan penyidikan atau penuntutan sangat bergantung pada kecukupan bukti," ungkapnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Diketahui, Menteri Sosial Idrus Marham mengumumkan dirinya mundur dari kabinet. Politikus Golkar itu telah mengirimkan surat resmi pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.

"Saya juga mundur dari kepengurusan Partai Golkar," kata Idrus, saat menggelar jumpa pers singkat wartawan di Istana Presiden, setelah jam Salat Jumat (24/8).

Kepada wartawan, Idrus menjelaskan pengunduran dirinya sebagai Mensos dan keanggotaan Golkar karena terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 di Provinsi Riau.

"Pada hari ini, tadi saya menghadap Bapak Presiden pukul 10.30 WIB. Saya lakukan ini setelah kemarin saya mendapatkan surat pemberitahuan tentang penyidikan saya terkait kasus yang dilakukan oleh Enny dan Koco. Berdasarkan surat itu, saya mengambil langkah, maka itu saya menghadap Presiden untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya," tutur politikus Golkar itu.

Eni Saragih
Eni Saragih (berjaket oranye) tersangka kasus korupsi PLTU Riau-1 yang dicokok KPK di Rumah Dinas Mensos Idrus Marham saat digiring ke Gedung KPK, Jakarta (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Diberitakan sebelumnya, kedatangan Idrus Marham ke Istana Presiden memicu spekulasi dirinya berencana mundur dari kabinet. Ketika dikonfirmasi wartawan kebenarannya, politikus Golkar itu tidak membantah ataupun mengiyakan.

"Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa, hahahaha," kata Idrus Marham, menjawab pertanyaan wartawan ketika keluar dari komplek Istana Presiden melalui pintu tamu menuju komplek Kementerian Sekretaris Negara Jakarta, Jumat. "Nanti saja saya jelaskan," imbuh dia lagi, dikutip Antara.

Selanjutnya Idrus pun meninggalkan komplek Kementerian Sekretaris Negara dengan menumpang mobil dengan nomor polisi B-1372-RFO. Dalam kesempatan itu Mensos turut didampingi Politisi Golkar yang juga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Pria yang kerap tampil bersorban itu pun tidak membantah ataupun mengiyakan ketika dikonfirmasi wartawan terkait isu pengunduran diri Mensos. Ngabalin hanya meminta bantu doa agar ada jalan terbaik bagi koleganya itu di Golkar. "Bantu doa, bantu doa ya," ujar dia singkat menjawab media. (Pon)

#KPK #Korupsi PLTU Riau
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
KPK belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai penyelidikan tersebut karena kasusnya belum berada pada tahap penyidikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
Indonesia
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan setiap proses pemanfaatan aset publik berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mencerminkan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Indonesia
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK menyatakan nama-nama saksi yang bakal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih dalam tahap penelaahan internal.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Bayu Widodo Sugiarto pernah melakukan modus serupa pada tahun 2011 terhadap Mindo Rosalina Manullang dalam kasus suap Wisma Atlet.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Indonesia
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Proyek KCJB yang kontroversial ini diduga untuk memenangkan penawaran dari pihak luar yang lebih mahal
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Indonesia
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Kemenhaj libatkan KPK dan Kejagung dalam proses penyediaan layanan penyelenggaraan ibadah Haji 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Indonesia
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Luhut Binsar Pandjaitan tercatat sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Indonesia
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Jokowi menegaskan proyek transportasi massal seperti Whoosh dibangun untuk layanan publik dan manfaat sosial, bukan demi keuntungan finansial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Bagikan