Kasus Novel Masih Gelap, Wadah Pegawai: Bukankah Presiden Janji Perkuat KPK?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 14 April 2019
Kasus Novel Masih Gelap, Wadah Pegawai: Bukankah Presiden Janji Perkuat KPK?

Penyidik KPK Novel Baswedan berbicara dalam acara peringatan dua tahun kasus teror yang menimpanya di Gedung KPK, Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum melunasi janjinya memperkuat lembaga antirasuah. Pasalnya, kata Yudi, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan hingga kini masih gelap.

"Menurut kami salah satu bukti konkret janji tersebut adalah tertangkapnya pelaku teror kepada KPK yang menghambat upaya pemberantasan korupsi, sekaligus bukti adanya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi penegak hukum," kata Yudi melalui rilis yang diterima MerahPutih.com, Minggu (14/4).

Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar penyelidikan kasus Novel Baswedan tidak lagi ditanyakan kepada dirinya. Menurut Presiden hasil penyelidikan kasus Novel Baswedan sudah menjadi tanggung jawab tim gabungan tersebut.

"Sudah ada tim gabungan di Polri, yang terdiri dari Polisi, Ombudsman dan KPK sendiri. Tanyakan kepada mereka, hasilnya seperti apa. Kejar mereka, hasilnya seperti apa, jangan dikembalikan ke saya lagi," kata Jokowi di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, (12/4).

Diketahui, Kepolisian membentuk tim gabungan untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Jajaran Polri, KPK dan sejumlah pakar atau akademisi masuk dalam tim tersebut. Dalam surat bernomor Sgas/3/I/HUK6.6/2019 yang ditandatangani Tito pada 8 Januari 2019, satgas ini terdiri dari 65 anggota, dengan unsur kepolisian, KPK dan pakar.

Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. (Foto: merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Menanggapi hal itu, Yudi mengungkapkan pihaknya pada Maret 2019 sudah bertemu dan menanyai perkembangan kasus tersebut pada Kabareskrim Polri selaku Tim Pencari Fakta Kasus Novel. Namun, kata Yudi, dijawab belum ditangkap pelakunya.

"Sehingga apa yang diminta oleh Presiden sudah kami lakukan terlebih dahulu sebelum diminta oleh Presiden," ujar Yudi.

Belum ditangkapnya pelaku penyiram air keras ke Novel ini memperkuat argumentasi WP KPK soal Tim Gabungan Pencari Fakta, yang berada di bawah kepala pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan. "Dengan belum tertangkapnya para pelaku, ini semakin memperkuat argumentasi kami sejak awal, bahwa kasus penyiraman, bahwa TGPF Independen di bawah Presiden yang notabene sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan merupakan keniscayaan," ungkap Yudi.

Peringatan dua tahun kasus Novel Baswedan di Gedung KPK
Peringatan dua tahun kasus teror Novel Baswedan di Gedung KPK, Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

Yudi mengingatkan, masih gelapnya kasus Novel selama dua tahun menjadi perhatian KPK. Menurut Yudi, bukan kesalahan bila meminta kasus Novel diungkap karena Jokowi sebagai Presiden menjanjikannya. "Apakah suatu kesalahan meminta kepada Presiden perkara tersebut segera diungkap setelah dua tahun masih gelap? Bukankah Bapak Presiden berjanji akan memperkuat KPK?" ujar Yudi.

Novel Baswedan hampir buta mata kirinya karena diteror dengan disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017. Novel sempat menjalani perawatan di Singapura selama setahun. Namun, sampai hari ini Polri belum berhasil menangkap para pelakunya. (Pon)

#KPK #Novel Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Bagikan