Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 26 September 2025
Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres

Program Makan Bergizi Gratis. (MerahPutih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi kasus keracunan ribuan siswa akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam beberapa hari terakhir.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Dengan demikian, BGN tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi lintas kementerian bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, serta lembaga terkait lain sesuai tugas pokok dan fungsinya," kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/9).

Selain itu, Cucun meminta pemulihan kasus keracunan MBG tidak dibebankan ke daerah. Ia menilai, BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional.

Baca juga:

Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Kasus Keracunan MBG, Segera Lakukan Penyelidikan

Selain itu, Cucun menyebut penting dibentuk forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan SPPG sebagai wadah pengawasan bersama. Forum ini diharapkan dapat memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap jalannya program MBG.

Lebih lanjut, Cucun menegaskan, pengawasan ini bersifat mendesak agar program prioritas Presiden yang bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa tidak tercoreng oleh kelalaian teknis.

“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, DPR ingin memastikan Standard Operational Procedure (SOP) yang telah dipaparkan Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar diterapkan di seluruh SPPG.

Baca juga:

Keracunan Massal Jadi Masalah Serius, Komisi IX DPR: MBG Perlu Dibatasi 2 Ribu Porsi per Hari

Hal ini mencakup proses penerimaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi yang wajib sesuai dengan standar keamanan pangan.

Ia menambahkan, untuk mencegah kejadian serupa, setiap dapur SPPG perlu dibekali alat uji pangan serta wajib melakukan tes organoleptik—melihat, mencium, dan mencicipi—baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan diberikan kepada siswa.

Sebagai informasi, per akhir September 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat telah ada sekitar 6.452 kasus keracunan menu MBG. (Pon)

#Makan Bergizi Gratis #DPR RI #Cucun Ahmad Syamsurijal #Perpres #Keracunan Massal MBG
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi kasus keracunan massal MBG. Ia meminta program ini diperkuat melalui Pepres.
Soffi Amira - Jumat, 26 September 2025
Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres
Indonesia
BGN Libatkan Intelijen Investigasi Kasus Keracunan Massal MBG
BGN juga menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) baru.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
BGN Libatkan Intelijen Investigasi Kasus Keracunan Massal MBG
Indonesia
Operasional SPPG MBG yang Alami Kasus Keracunan Dibekukan Minimal 14 hari
Pembekuan operasional dapur umum MBG selama 14 hari itu diperlukan untuk menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Operasional SPPG MBG yang Alami Kasus Keracunan Dibekukan Minimal 14 hari
Indonesia
Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Kasus Keracunan MBG, Segera Lakukan Penyelidikan
Bareskrim Polri ikut turun tangan untuk mengusut kasus keracunan massal MBG. Penyelidikan pun akan segera dilakukan.
Soffi Amira - Jumat, 26 September 2025
Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Kasus Keracunan MBG, Segera Lakukan Penyelidikan
Indonesia
Keracunan Massal Jadi Masalah Serius, Komisi IX DPR: MBG Perlu Dibatasi 2 Ribu Porsi per Hari
Keracunan massal MBG kini jadi persoalan serius. Komisi IX DPR menilai, bahwa MBG harus dibatasi 2 ribu porsi per hari.
Soffi Amira - Jumat, 26 September 2025
Keracunan Massal Jadi Masalah Serius, Komisi IX DPR: MBG Perlu Dibatasi 2 Ribu Porsi per Hari
Indonesia
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Dalam konstitusi, keberadaan masyarakat adat dijamin sebagai warga negara Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Indonesia
Dapur MBG Berhenti Beroperasi 14 Hari Jika Ditemukan Ada Kasus Keracunan, Susuai Lama Uji Laboratorium BPOM
BGN menyatakan, bertanggung jawab menanggung seluruh biaya pengobatan akibat keracunan MBG.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
Dapur MBG Berhenti Beroperasi 14 Hari Jika Ditemukan Ada Kasus Keracunan, Susuai Lama Uji Laboratorium BPOM
Indonesia
Puluhan Siswa Keracunan MBG Karena Diberi Menu Ikan Hiu, Ini Kata Badan Gizi Nasional
BGN menyatakan bertanggung jawab menanggung seluruh biaya pengobatan akibat keracunan MBG.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
 Puluhan Siswa Keracunan MBG Karena Diberi Menu Ikan Hiu, Ini Kata Badan Gizi Nasional
Indonesia
Dasco Desak BGN hingga Aparat Turun Tangan Tangani Kasus Keracunan Massal MBG
Wakil Ketua DPR RI tanggapi serius kasus keracunan massal MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 September 2025
Dasco Desak BGN hingga Aparat Turun Tangan Tangani Kasus Keracunan Massal MBG
Indonesia
Marak Kasus Keracunan hingga Didesak Lakukan Evaluasi, Pemerintah Tegaskan Program MBG Jalan Terus
Banyak pihak mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total program MBG, Istana tegas program akan terus jalan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 September 2025
Marak Kasus Keracunan hingga Didesak Lakukan Evaluasi, Pemerintah Tegaskan Program MBG Jalan Terus
Bagikan