Kasus COVID-19 Naik, Disdik Diminta Awasi Ketat PTM

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 19 Juli 2022
Kasus COVID-19 Naik, Disdik Diminta Awasi Ketat PTM

Siswa belajar di sekolah. (ANTARA/Edo Purmana/22)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus COVID-19 mengalami tren kenaikan menyusul munculnya subvarian Omicron baru, khususnya BA.4 dan BA.5. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberi perhatian lebih terhadap penerapan pembelajaran tatap muka (PTM).

“Anak-anak kembali masuk sekolah di tengah kenaikan kasus COVID-19. Untuk mengantisipasi peningkatan kasus terhadap anak-anak, protokol kesehatan harus semakin dioptimalkan,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (19/7).

Baca Juga

Kasus COVID-19 Melonjak, PSI Minta Anies Pertimbangkan PTM 100 Persen

Puan mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) di tiap-tiap daerah agar lebih banyak turun ke lapangan untuk mengecek sekolah-sekolah di wilayahnya. Ia menyebut, DPR melalui Komisi X DPR akan ikut melakukan pengawasan.

“Perlu dilakukan peninjauan penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah. Bagaimana sistem pengaturan social distancingnya. Jadi saya kira sistem pemantauan kesehatan siswa dan berbagai aturan yang pendukung pencegahan penyebaran COVID-19 lainnya harus lebih efektif,” paparnya.

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara)
Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara)

Puan juga meminta Satgas Penanganan COVID-19 untuk meningkatkan testing, tracing dan treatment (3T) agar laju kenaikan kasus bisa ditekan semaksimal mungkin. Apalagi dengan adanya prediksi munculnya gelombang baru Corona akibat subvarian BA.4 dan BA.5.

“Di Indonesia juga telah ditemukan subvarian Omicron BA.2.57 yang telah menjangkiti sejumlah negara lainnya. Prosedur 3T tidak boleh kendur, terutama testing termasuk di sekolah-sekolah,” ungkap Puan.

Baca Juga

PSI Minta Disdik DKI Awasi Ketat Kegiatan PTM

Kasus harian COVID-19 di masa puncak diperkirakan akan melampaui 20 ribu dalam sehari seiring dengan temuan subvarian baru BA.2.75. Ia pun menegaskan, Pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah rekomendasi dari Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI) terkait penerapan sekolah tatap muka.

“Karena subvarian baru ini berpotensi menyebabkan gelombang kasus berikutnya dan juga rentan terjadi pada kelompok usia bayi dan anak-anak,” sebut mantan Menko PMK itu.

“Kita tidak ingin sekolah tatap muka kembali disetop akibat kurangnya antisipasi yang dapat menyebabkan tingginya penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah,” lanjut Puan.

Para siswa di salah satu sekolah di Kota Bogor mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) pada Senin (18/7). Foto: MP/Andika

IDAI memberi peringatan adanya peningkatan kasus COVID-19 pada bayi dan anak yang membutuhkan perawatan. Selain itu juga ada peningkatan kasus komplikasi Multisystem Inflammatory System in Children (MIS-C) dan potensi kasus Long COVID-19 pada anak di Indonesia.

“Secara khusus saya mengimbau orang tua untuk tidak membawa anak ke tempat keramaian terlebih dahulu sampai melandainya kasus COVID-19,” ucap Puan.

“Kita juga perlu terus-menerus mengajarkan anak untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama di sekolah saat mereka bertemu dengan teman-temannya. Kedisiplinan protokol kesehatan menjadi salah satu kunci,” imbuhnya.

Puan pun mendorong pemerintah untuk menampilkan data terkini kasus COVID-19 terkonfirmasi secara akurat dan transparan, termasuk pada usia bayi dan anak, seperti yang direkomendasikan oleh IDAI.

“Kerja sama antara seluruh pihak terkait harus semakin digalakkan. Baik pihak sekolah, dinas pendidikan, Pemda, Satgas Penanganan COVID-19, Pemerintah Pusat, dan IDAI harus terus berkolaborasi untuk memastikan anak-anak kita aman dari COVID-19, tentunya dengan melibatkan orang tua murid,” tutup Puan. (Pon)

Baca Juga

Pembukaan PTM, IDAI Minta Pemerintah-Orang Tua Pastikan Keselamatan Anak

#Puan Maharani #Sekolah Tatap Muka #Kasus COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peningkatan keselamatan pada transportasi kereta api, menyusul tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Indonesia
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Puan menegaskan proses legislasi tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak menutup akses publik.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Indonesia
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kasus BNI yang menggelapkan uang jemaat. Ia mendesak adanya evaluasi tata kelola dan perlindungan nasabah.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Indonesia
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Mengajak semua pihak menegaskan kembali peran perempuan bagi kemajuan bangsa dan negara.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Indonesia
UU PPRT Disahkan DPR, Jadi Tonggak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR RI mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Selasa (21/4). Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
UU PPRT Disahkan DPR, Jadi Tonggak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Indonesia
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pengesahan RUU PPRT dan PSDK
DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa (21/4). Rapat tersebut membahas pengesahan RUU PPRT dan PSDK.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pengesahan RUU PPRT dan PSDK
Bagikan