Kasus COVID-19 Naik, Disdik Diminta Awasi Ketat PTM

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 19 Juli 2022
Kasus COVID-19 Naik, Disdik Diminta Awasi Ketat PTM

Siswa belajar di sekolah. (ANTARA/Edo Purmana/22)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus COVID-19 mengalami tren kenaikan menyusul munculnya subvarian Omicron baru, khususnya BA.4 dan BA.5. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberi perhatian lebih terhadap penerapan pembelajaran tatap muka (PTM).

“Anak-anak kembali masuk sekolah di tengah kenaikan kasus COVID-19. Untuk mengantisipasi peningkatan kasus terhadap anak-anak, protokol kesehatan harus semakin dioptimalkan,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (19/7).

Baca Juga

Kasus COVID-19 Melonjak, PSI Minta Anies Pertimbangkan PTM 100 Persen

Puan mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) di tiap-tiap daerah agar lebih banyak turun ke lapangan untuk mengecek sekolah-sekolah di wilayahnya. Ia menyebut, DPR melalui Komisi X DPR akan ikut melakukan pengawasan.

“Perlu dilakukan peninjauan penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah. Bagaimana sistem pengaturan social distancingnya. Jadi saya kira sistem pemantauan kesehatan siswa dan berbagai aturan yang pendukung pencegahan penyebaran COVID-19 lainnya harus lebih efektif,” paparnya.

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara)
Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara)

Puan juga meminta Satgas Penanganan COVID-19 untuk meningkatkan testing, tracing dan treatment (3T) agar laju kenaikan kasus bisa ditekan semaksimal mungkin. Apalagi dengan adanya prediksi munculnya gelombang baru Corona akibat subvarian BA.4 dan BA.5.

“Di Indonesia juga telah ditemukan subvarian Omicron BA.2.57 yang telah menjangkiti sejumlah negara lainnya. Prosedur 3T tidak boleh kendur, terutama testing termasuk di sekolah-sekolah,” ungkap Puan.

Baca Juga

PSI Minta Disdik DKI Awasi Ketat Kegiatan PTM

Kasus harian COVID-19 di masa puncak diperkirakan akan melampaui 20 ribu dalam sehari seiring dengan temuan subvarian baru BA.2.75. Ia pun menegaskan, Pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah rekomendasi dari Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI) terkait penerapan sekolah tatap muka.

“Karena subvarian baru ini berpotensi menyebabkan gelombang kasus berikutnya dan juga rentan terjadi pada kelompok usia bayi dan anak-anak,” sebut mantan Menko PMK itu.

“Kita tidak ingin sekolah tatap muka kembali disetop akibat kurangnya antisipasi yang dapat menyebabkan tingginya penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah,” lanjut Puan.

Para siswa di salah satu sekolah di Kota Bogor mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) pada Senin (18/7). Foto: MP/Andika

IDAI memberi peringatan adanya peningkatan kasus COVID-19 pada bayi dan anak yang membutuhkan perawatan. Selain itu juga ada peningkatan kasus komplikasi Multisystem Inflammatory System in Children (MIS-C) dan potensi kasus Long COVID-19 pada anak di Indonesia.

“Secara khusus saya mengimbau orang tua untuk tidak membawa anak ke tempat keramaian terlebih dahulu sampai melandainya kasus COVID-19,” ucap Puan.

“Kita juga perlu terus-menerus mengajarkan anak untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama di sekolah saat mereka bertemu dengan teman-temannya. Kedisiplinan protokol kesehatan menjadi salah satu kunci,” imbuhnya.

Puan pun mendorong pemerintah untuk menampilkan data terkini kasus COVID-19 terkonfirmasi secara akurat dan transparan, termasuk pada usia bayi dan anak, seperti yang direkomendasikan oleh IDAI.

“Kerja sama antara seluruh pihak terkait harus semakin digalakkan. Baik pihak sekolah, dinas pendidikan, Pemda, Satgas Penanganan COVID-19, Pemerintah Pusat, dan IDAI harus terus berkolaborasi untuk memastikan anak-anak kita aman dari COVID-19, tentunya dengan melibatkan orang tua murid,” tutup Puan. (Pon)

Baca Juga

Pembukaan PTM, IDAI Minta Pemerintah-Orang Tua Pastikan Keselamatan Anak

#Puan Maharani #Sekolah Tatap Muka #Kasus COVID-19
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Indonesia
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Absennya Megawati itu diumumkan Ketua MPR Ahmad Muzani saat menyapa para tamu undangan Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Indonesia
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Ketua DPR RI, Puan Maharani, datang terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah tiba lebih dulu.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Indonesia
Joget di Sidang Tahunan MPR Tahun Lalu, Puan Pastikan Tahun Ini Lebih Khidmat, Bisa Jaga Diri
Puan menyampaikan hal tersebut saat ditanya mengenai evaluasi pelaksanaan sidang tahun sebelumnya yang mendapat sorotan publik setelah sejumlah anggota legislatif berjoget mengikuti musik seusai agenda resmi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 Agustus 2026
Joget di Sidang Tahunan MPR Tahun Lalu, Puan Pastikan Tahun Ini Lebih Khidmat, Bisa Jaga Diri
Indonesia
Prabowo Usulkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, DPR Segera Gelar Fit and Proper Test
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengajukan empat nama calon Gubernur BI ke DPR. Kini, DPR akan menggelar fit and proper test.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Prabowo Usulkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, DPR Segera Gelar Fit and Proper Test
Bagikan