PSI Minta Disdik DKI Awasi Ketat Kegiatan PTM

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 12 Mei 2022
PSI Minta Disdik DKI Awasi Ketat Kegiatan PTM

Pelajar mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di salah satu sekolah dasar Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di tengah meningkatnya kasus hepatitis akut misterius.

Dari data yang ada, hingga saat ini ada 21 kasus hepatitis akut misterius yang terdeteksi di Jakarta. Rincian, 14 kasus menyerang anak usia di bawah 16 tahun dan 7 lainnya terjadi pada orang dengan usia lebih dari 16 tahun. Lalu, tiga di antaranya meninggal dunia.

Baca Juga

Begini Kondisi 21 Pasien Hepatitis Akut Misterius di Jakarta

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk mengawasi secara ketat kegiatan PTM. Sebab, anak-anak sangat rentan terpapar penyakit hepatitis tersebut.

"Kasus hepatitis akut ini bertambah setiap harinya, kita harus siaga mencegah penularan di sekolah-sekolah yang mengadakan PTM 100 persen.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini juga meminta Pemprov DKI mengeluarkan surat edaran panduan pencegahan hepatitis di lingkungan sekolah, yang berisi langkah-langkah pencegahan.

"Harus dievaluasi juga keputusan PTM 100 persen ini, jangan menunggu banyak kasus," kata Idris.

Baca Juga

Serang Orang Dewasa, Jumlah Probable Hepatitis Akut di Jakarta Jadi 21 Kasus

Idris menjelaskan bahwa tindakan ini penting dilakukan karena kasus hepatitis akut ini menular di kalangan usia anak-anak.

"Penyakit ini menyasar usia anak-anak. Mereka adalah kelompok rentan sehingga penyakit ini bisa berakibat serius dan menyebabkan kematian. Kita harus lindungi anak-anak kita dari ancaman ini," tambah Idris.

Selain itu, Idris menilai pencegahan di ruang-ruang publik seperti tempat bermain, mal, penitipan anak dan tempat lain yang berpotensi ada penularan juga penting dilakukan.

"Bukan hanya di sekolah, di ruang publik juga harus ditingkatkan lagi kebiasaan hidup bersihnya. Saat ini kan sudah melonggar karena angka COVID-19 menurun," tutup Idris. (Asp)

Baca Juga

PKS Minta Pemprov DKI Serius Pencegahan Hepatitis Akut di Sekolah

#Hepatitis #DPRD DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan