Kasus Bowo Sidik, KPK Pastikan Segera Periksa Nusron Wahid

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 16 Mei 2019
Kasus Bowo Sidik, KPK Pastikan Segera Periksa Nusron Wahid

Nusron Wahid saat ditemui di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (9/8). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut dugaan keterlibatan Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid terkait kasus suap yang telah menjerat anggota Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso.

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif menegaskan pihaknya akan memanggil dan memeriksa Nusron dalam kasus tersebut. Apalagi sebelumnya telah dikatakan oleh Bowo mengenai dugaan keterlibatan Nusron mengenai uang pada 400 ribu amplop yang berasal dari suap dan hendak digunakan untuk serangan fajar di Pemilu 2019.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. (MP/Ponco Sulaksono)

"Ya semua yang terlibat dan disebut, biasanya kan kami mintai klarifikasi," kata Laode saat dikonfirmasi awak media di Gedung ACLC KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).

Senada dengan Laode, Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun membenarkan pihaknya terus mengembangkan perkara Bowo. Terkhusus Nusron yang pernah disebut tersangka lazimnya dipanggil penyidik.

"Kebutuhan-kebutuhan pemeriksaan terhadap pihak-pihak (seperti Nusron) yang informasinya muncul di tahap penyidikan baik dari tersangka ataupun dari saksi terbuka kemungkinan dilakukan (pemanggilan), tapi apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau apakah akan dilakukan pemanggilan untuk nama-nama tertentu itu nanti penyidik yang tahu," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).

Febri juga memastikan penyidikan terus berjalan. Apalagi Bowo sudah menuangkannya ke dalam berkas perkara di KPK. ‎Namun mengenai status hukum Nusron setelah itu, Febri enggan berspekulasi.

"Jadi kalau sudah ada informasinya kami sampaikan yang pasti penyidikannya masih terus berjalan untuk dua kasus, pertama kasus dugaan suap, kedua dugaan penerimaan gratifikasi," kata Febri.

Bowo Sidik, yang ditangkap dalam OTT karena diduga menerima suap dari PT. Humpuss Intermoda, menyeret koleganya di Partai Golkar, Nusron dalam pusaran suap jasa pengangkutan pupuk Indonesia. Di OTT Bowo, ditemukan uang senilai Rp 8 miliar yang dikemas dalam banyak amplop.

Poltisi Golkar Nusron Wahid
Politisi Golkar Nusron Wahid (Foto MP/Noer Ardiansjah)

Bowo mengaku menerima instruksi dari Nusron untuk menyiapkan 400.000 amplop cikal bakal 'serangan fajar' Pemilu 2019. Bowo melalui kuasa hukum, saat itu bahkan menyebut jika Nusron lebih banyak menyiapkan amunisi untuk ‘serangan fajar’, yakni 600.000 amplop. Pihak Bowo juga menyebut perintah menyiapkan 400.000 amplop itu disampaikan Nusron secara langsung saat melakukan pertemuan di gedung Parlemen.

Sebaliknya, Nusron membantah semua pernyataan Bowo. Ia menyebut pernyataan Bowo, tidal benar.

Bowo merupakan caleg petahana Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II. Bowo dan Nusron maju sebagai caleg di dapil yang sama. (Pon)

#Nusron Wahid #Komisi Pemberantasan Korupsi #Laode M Syarief
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
DKI Terima 3.922 Sertifikat Hak Pakai dari Kementerian ATR, Nilainya Capai Rp 102 Triliun
Sertifikasi bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
DKI Terima 3.922 Sertifikat Hak Pakai dari Kementerian ATR, Nilainya Capai Rp 102 Triliun
Indonesia
Viral Warga Transmigrasi Tanahnya Diserobot Perusahaan Tambang di Kalsel, Ini Respon Pemerintah
Kasus ini bermula dari kepemilikan sertifikat tanah oleh transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah yang diterbitkan sekitar tahun 1990.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Februari 2026
Viral Warga Transmigrasi Tanahnya Diserobot Perusahaan Tambang di Kalsel, Ini Respon Pemerintah
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Apabila masyarakat ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, langkah yang benar yakni melalui penanaman kembali atau reboisasi.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Indonesia
Legislator PKB Minta Pemerintah jangan cuma Bicara, Lindungi Tanah Korban Bencana dan Sikat Mafia
Perlu langkah konkret, pengawasan ketat, dan tindakan tegas terhadap setiap praktik mafia tanah yang memanfaatkan situasi bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator PKB Minta Pemerintah jangan cuma Bicara, Lindungi Tanah Korban Bencana dan Sikat Mafia
Dunia
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Mayoritas masyarakat desil terbawah berada di Pulau Jawa, sedangkan objek tanah Reforma Agraria banyak tersedia di luar Jawa.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Indonesia
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan HGU 190 tahun dalam UU IKN. Menteri ATR/BTN, Nusron Wahid menyebutkan, bahwa pihaknya mengikuti keputusan hukum.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Pelayanan publik di sektor pertanahan masih sering dikeluhkan masyarakat karena prosesnya yang lambat dan rawan pungutan liar. ?
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Bagikan