Kasus Bansos, KPK Geledah 2 Kantor di Gedung Patra Jasa
/media/3b/e2/79/3be279e6609b67db284cc0559eb6e56a.jpg
MerahPutih.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua kantor yang berada di Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selatan, Jumat (8/1).
Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 wilayah Jabodetabek yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
Baca Juga:
Mensos Juliari Ditahan 20 Hari ke Depan
"Terkait penyidikan dugaan korupsi di Kemensos dengan tsk JPB dkk, hari ini, Jumat, 8 Januari 2021, Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung Patra Jasa, Gatot Subroto," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (8/1).
Ali mengatakan, penggeledahan ini menyasar ke dua perusahaan yang disinyalir ada kaitannya dengan kegiatan pengadaan Bansos di Kementerian Sosial.
"Di gedung ini, KPK menggeledah kantor dua perusahaan yakni PT ANM dan PT FMK. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 10.00 WIB. Hingga saat ini, penggeledahan masih berlangsung," tuturnya.
Ali masih enggan membeberkan informasi soal keterkaitan dua perusahaan tersebut dalam kasus Bansos ini. Pasalnya, penyidikan kasus tersebut masih berlangsung.
"Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," tutupnya.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.
Baca Juga:
Ini Tanggapan PDIP atas Penangkapan Kadernya Mensos Juliari
KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.
Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
Dedi Mulyadi Kunjungi Gedung KPK, Bahas Penyelamatan Aset Negara di Jawa Barat
OTT Bupati Lampung Tengah, KPK Sita Uang Tunai dan Logam Mulia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum