Kasus Bansos, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto Penuhi Panggilan KPK
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/3). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/3). Yandri datang bertepatan dengan kehadiran bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.
Yandri mengenakan batik cokelat dengan kopiah hitam. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu hanya melenggang masuk ke dalam lobi gedung KPK.
Saat bersamaan, Juliari juga tampak di gedung KPK. Mantan Bendahara Umum PDI Perjuangan itu terlihat keluar dari mobil tahanan lembaga antirasuah.
Baca Juga:
Mengenakan rompi oranye tahanan KPK, Juliari tampak menenteng amplop cokelat dengan tangan diborgol.
Keduanya saat berada di lobi gedung KPK tak saling sapa atau pun bertemu mata. Yandri sedang mengisi absen di meja resepsionis, sedangkan Juliari memasuki gedung KPK.
Belum diketahui secara pasti materi yang bakal didalami penyidik saat memeriksa Yandri. Namun, Komisi VIII yang dipimpin Yandri diketahui memiliki ruang lingkup tugas salah satunya di bidang sosial dengan mitra kerja Kementerian Sosial.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.
Baca Juga:
KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian Iskandar dan Harry Van Sidabukke yang diduga sebagai pemberi suap.
Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026