Kapolri: Warga Myanmar Menentang Pembantaian Etnis Rohingya

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 08 September 2017
Kapolri: Warga Myanmar Menentang Pembantaian Etnis Rohingya

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan masih ada warga Myanmar yang berempati terhadap etnis muslim Rohingya. Mereka tidak mendukung pembunuhan massal terhadap etnis tersebut.

"Sebenarnya masih ada masyarakat Myanmar yang solider dengan keluarga muslim di Rohingya," kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, usai menjadi pembicara pembuka di acara "International Conference on Contemporary Social and Political Science Affair" (ICoCSPA) dengan tema "Pembangunan dan Keamanan dalam Masyarakat Berisiko" yang digelar FISIP Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya, Kamis (7/9) kemarin.

Dia mengatakan, hal itu didasarkan dari sebuah penelitian yang dilakukan di Myanmar dengan menggunakann sebuah aplikasi. Aplikasi itu, kata dia, bisa menyaring berbagai opini berkembang di masyarakat Myanmar.

"Dari hasil penelitian itu, terlihat konflik Rohingya di mata masyarakat Myanmar dipicu adanya upaya legitimasi pemerintahan. Sehingga tidak benar bila menyimpulkan konflik Rohingya berasal dari pertentangan agama," ujarnya.

Tito menambahkan, pemerintah Indonesia turut serta dalam upaya menyelesaikan polemik di Negeri Tanah Emas itu. Di antaranya, dengan menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menemui Menteri Luar Negeri Myanmar Daw Aung San Suu Kyi.

"Juga disambut langsung oleh pimpinan militer di sana. Diharapkan upaya diplomasi ini membuahkan hasil yang baik bagi semua pihak, terutama masyarakat Rohingya yang menjadi korban," tuturnya. (*)

Sumber: ANTARA

#Tito Karnavian #Pengungsi Rohingya
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Tito Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK Menyusul
Mendagri Tito Karnavian meminta gubernur merampungkan penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Lalu, UMK diberi tenggat hingga 26 November 2026.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Mendagri Tito Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK Menyusul
Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Dunia
Nasib Tragis Pengungsi Rohingya, 500 Orang Diduga Tewas Tenggelam di Perairan Myanmar
Dua kapal pengungsi Rohingya tenggelam di Myanmar. UNHCR dan IOM menduga lebih dari 500 orang tewas. Mayoritas berasal dari Cox’s Bazar, Bangladesh.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
Nasib Tragis Pengungsi Rohingya, 500 Orang Diduga Tewas Tenggelam di Perairan Myanmar
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Bagikan