Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kapolri Ungkap Ancaman Perpecahan Bangsa

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 17 Mei 2017
Kapolri Ungkap Ancaman Perpecahan Bangsa

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengakui potensi perpecahan selalu ada dan senantiasa mengancam bangsa Indonesia yang terdiri multietnis dan agama. Hal itu disampaikan dalam dialog pada Rakornas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Asrama Haji Medan, Sumatera Utara, Rabu (17/5).

Jenderal Tito mengatakan, rakyat Indonesia layak merasa beruntung karena tidak mengalami masalah serius setelah 71 tahun merdeka. Namun, kondisi yang tenang itu tidak boleh dianggap sepele (underestimate) dan menganggap potensi-potensi dan ancaman perpecahan tersebut tidak ada.

"Potensi itu ada, baik eksternal mau pun internal," katanya dalam dialog yang dihadiri Gubernur Sumut Erry Nuradi, Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, dan Ketua Umum IMM Taufan Putra itu.

Dari aspek internal, potensi itu muncul karena belum terciptanya pemerataan hasil pembangunan sejak Indonesia merdeka tahun 1945.

Kondisi itu dapat menimbulkan kerawanan, apalagi secara demografi, kehidupan berbangsa di Indonesia masih didominasi masyarakat low class.

Kemudian, masih kuatnya ketimpangan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat dengan munculnya perbedaan yang cukup terasa antara yang kaya dan kelompok miskin.

Kondisi itu semakin diperparah dengan adamya perilaku yang memanfaatkan dan memanipulasi demokrasi dengan memanfaatkan kelompok low class tersebut untuk kepentingan elite tertentu.

Sedangkan dari aspek eksternal, ancaman tersebut selalu ada karena politik internasional itu bersifat anarki yakni ketidakteraturan akibat tidak adanya yang mengatur.

Dalam politik anarki tersebut berlaku hukum rimba. "Siapa yang kuat, dia yang menang," katanya.

Sumber: ANTARA

#Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Bagikan