Kapolri Tito Karnavian Tegaskan Polri Tetap Netral
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kiri) didampingi Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri Brigjen Pol Refdi Andri (kiri) (ANTARA FOTO/Izaac Mulyawan)
MerahPutih.com - Polri tetap netral dalam mengawal pelaksanaan kontestasi Pilkada Serentak 2018. Hal itu diutarakan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam acara bedah buku berjudul "Democratic Policing", di Jakarta, Selasa (21/11).
"Presiden menegaskan ketika Apel Kasatwil agar Polri bersikap netral. Saya pun menginstruksikan hal yang sama kepada jajaran," kata Tito.
Ia menambahkan bahwa institusi Polri memiliki tanggung jawab eksekutif dan yudikatif, yaitu selain harus bertanggung jawab kepada presiden, Polri juga harus menegakkan aturan hukum yang berlaku.
"Dalam konteks eksekutif, polisi bertanggung jawab pada presiden. Dalam konteks yudikatif, polisi bertanggung jawab pada hukum dan aturan yang ada. Konteks gakum, loyalitas Polri pada aturan hukum," ujarnya.
Pencoblosan pada Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Tahapan Pilkada Serentak 2018 telah dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan yakni sejak Agustus 2017. (*)
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif