Kapolri: Tak Mampu Bersihkan Ekor, Kepalanya Akan Saya Potong

MerahPutih.com - Citra Korps Bhayangkara akhir-akhir ini tercoreng dengan tindakan kekerasan hingga asusila mulai dari anggota Polri berpangkat bintara hingga perwira menengah. Peristiwa ini membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara.

Sigit menegaskan, dirinya akan menindak bawahannya yang melakukan tindakan yang mencoreng nama baik Polri. Ia mengumpamakan 'Ikan Busuk Dimulai dari Kepala'.

“Kalau tak mampu membersihkan ekor maka kepalanya akan saya potong. Ini semua untuk kebaikan organisasi yang susah payah berjuang," kata Sigit dalam keteranganya, Kamis (28/10).

Baca Juga

Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Serbuan Vaksinasi di Jawa Timur

Sigit menekankan, jajarannya harus memberikan contoh yang baik dan sayang dengan anak buah. “Jaga emosi, jangan terpancing. Emosi mudah meledak akan akibatkan perbuatan yang tidak terukur,” beber dia.

Seluruh anggota Polri juga diminta untuk memahami makna Presisi dalam menerapkannya selama bertugas. Bagaimana Polisi menghadirkan pemolisian yang prediktif, responsibilitas dan mampu melaksanakan semua secara transparan dan memenuhi rasa keadilan.

"Ini menjadi harapan masyarakat dan tugas rekan-rekan untuk mampu mewujudkan semua ini dari level pemimpin sampai dengan pelaksana,” pinta Sigit.

Sigit melihat, banyak para pimpinan Polri yang berjiwa baik dan profesional. Ia percaya, perbuatan personelnya bila bersifat positif maka dampaknya secara organisasi akan positif. Begitupun sebaliknya.

"Masih sangat banyak polisi yang baik dibanding oknum sehingga manfaatkan perkembangan teknologi untuk memunculkan terobosan kreatif dan positif yang ada.” ungkap Sigit

Namun demikian, mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, Kemajuan Polri diserahkan kepada setiap pimpinannya. “Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala, kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga," terang Sigit.

Sekedar informasi, kinerja kepolisian dalam dua bulan terakhir menjadi sorotan publik. Janji Sigit yang ingin menunjukkan polisi tegas dan humanis bertolak belakang dengan praktik di lapangan.

Salah satunya insiden kasus penangkapan warga yang menunjukkan poster saat kunjungan Jokowi di Kota Blitar pada 7 September 2021. Penangkapan tersebut lantas menuai kritik hingga akhirnya si pedemo yang juga peternak dibebaskan. Bahkan sempat diundang Jokowi ke Istana Negara.

Ada juga peristiwa penetapan pedagang perempuan sebagai tersangka usai diduga dianiaya oleh preman di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 September 2021. Polda Sumut langsung memutasi Kapolsek Percut Sei AKP Janpiter Napitupulu karena insiden tersebut.

Kasus yang cukup menarik perhatian publik adalah penghentian penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual di Luwu Timur, Sulawesi Selatan hingga kasus mahasiswa dibanting polisi saat aparat membubarkan aksi demo HUT Tangerang pada 13 Oktober 2021.

Aksi banting tersebut menjadi sorotan setelah video tersebut viral di media sosial. Akhirnya, Brigadir NP, selaku pelaku pembanting, dikenakan pasal berlapis pada Kamis (21/10) sore.

Selain kasus-kasus di atas, ada juga tindakan polisi yang menghapus mural dan berusahakan memidana seniman aksi mural. Lalu aksi kekerasan Kapolres Nunukan AKBP SA terhadap anak buahnya sendiri karena dianggap tak bekerja dengan baik.

Baca Juga

Kapolri Diminta Tinjau Ulang Protap Tangani Demo

Kemudian, kasus mutasi Aipda Ambarita usai menggeledah hingga ke telepon genggam dan dinilai melanggar privasi. Bahkan, ada warganet yang mendapatkan perlakuan arogan dari kepolisian karena berkomentar soal mutasi Aipda Ambarita dengan kata 'mampus.’

Yang teranyar, oknum Polisi Polda Nusa Tenggara Barat nekat menembak temannya sendiri karena masalah asmara.

Kasus lainnya adalah insiden ancaman kepada warga yang berujar “polisi sebaiknya diganti satpam BCA," hingga kasus terbaru soal perempuan terduga korban pelecehan seksual di Aceh yang laporannya ditolak polisi dengan alasan belum divaksin COVID-19. (Knu)