Kapolri Idham Azis Diminta Lindungi Kelompok Minoritas dari Ancaman Kebhinekaan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 07 November 2019
Kapolri Idham Azis Diminta Lindungi Kelompok Minoritas dari Ancaman Kebhinekaan

Presiden Joko Widodo (kanan) menyematkan tanda pangkat kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis saat upacara pelantikan Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/fo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah tugas berat harus diemban Kapolri Jenderal Idham Azis atas kepemimpinannya saat ini. Selain penanganan perkara, adapula tantangan lain seperti menjaga kebhinekaan.

Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan, Idham hendaknya memimpin kepolisian agar menjadi lembaga yang ramah dan melindungi keragaman identitas dan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Baca Juga:

Langkah Jokowi Redam Kelompok Radikal, Tunjuk Dua Menteri Ini dan Kapolri Idham

"Terutama kelompok-kelompok minoritas yang selama ini sering menjadi korban," kata Halili saat acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Kiri) bersama Kapolri Idham Aziz (Kanan). ANTARA/Asprilla Dwi Adha/hp
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Kiri) bersama Kapolri Idham Aziz (Kanan). ANTARA/Asprilla Dwi Adha/hp

Halili melihat, dalam menangani ancaman terhadap Pancasila secara demokratis dan dengan meghormati HAM, salah satu isu yang juga krusial bagi Kapolri baru adalah bagaimana memastikan agar kerja-kerja penanganan harus berlangsung secara profesional.

"Polisi harus memberi kebebasan dalam ruang-ruang demokrasi dengan menghormati dan melindungi hak asasi manusia," imbuh Halili.

Salah satu tantangan yang ada di depan mata adalah Pilkada 2020 sebagai satu ujian besar bagi kepemimpinan Idham dalam memimpin penanganan ancaman terhadap Pancasila.

Baca Juga:

Idham Azis Gemetar Jadi Kapolri

"Yang perlu menjadi fokus adalah soal politisasi agama oleh para politisi serta kelompok-kelompok pendukung dan simpatisan," imbuh Halili.

Tidak hanya di lingkup eksternal, kepolisian juga mesti berbenah pada ranah internal.

Sertijab Kapolri dari Jenderal (Purn) Tito Karnavian (kanan) kepada Jenderal Idham Azis. (MP/Kanu)
Sertijab Kapolri dari Jenderal (Purn) Tito Karnavian (kanan) kepada Jenderal Idham Azis. (MP/Kanu)

Beberapa anggota kepolisian terpapar radikalisme, mulai dari Brigadir K di Jambi pada tahun 2018 hingga Bripda NOS yang dua kali ditangkap pada tahun 2019.

"Kami mendesak bagi Kapolri untuk melakukan audit tematik dalam jabatan atas petinggi dan anggota serta screening ideologis dalam rekrutmen di lingkungan internal kepolisian," imbuh Halili. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Idham Azis Janji Polri Beking Penuh Tito di Kemendagri

#Idham Azis #Kapolri
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Peringatkan Massa Demo Reformasi Jilid II jangan Anarkistis
Polri akan tetap menjalankan tugasnya untuk mengawal setiap kegiatan penyampaian pendapat agar berlangsung kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Kapolri Peringatkan Massa Demo Reformasi Jilid II jangan Anarkistis
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
Kapolri Tegaskan Perpanjangan Usia Pensiun Polri Tak Hambat Karier Anggota
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan aturan baru usia pensiun Polri tidak menghambat karier anggota. DPR juga telah mengesahkan perubahan UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Kapolri Tegaskan Perpanjangan Usia Pensiun Polri Tak Hambat Karier Anggota
Indonesia
Anggota Polisi yang Bertugas di Jabatan Sipil, Kapolri: itu Ada Permintaan
Menepis anggapan Polri secara aktif menempatkan personelnya ke berbagai kementerian dan lembaga.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Anggota Polisi yang Bertugas di Jabatan Sipil, Kapolri: itu Ada Permintaan
Indonesia
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi mengatakan, bahwa batas usia pensiun polri 60 tahun sudah tepat.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Indonesia
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej membacakan langsung draf perubahan pasal krusial mengenai masa pensiun jenderal polisi tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juni 2026
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Indonesia
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
DPR resmi mengesahkan UU Polri. Dalam aturan itu, masa jabatan Kapolri berpeluang diperpanjang sesuai keputusan presiden.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
Indonesia
Kapolri Ngaku Terbuka Sipil Profesional Masuk Jajaran Pejabat Polri
Anggota Korps Bhayangkara kerap diberikan ruang untuk menduduki di luar struktural. Maka, Polri juga akan memberikan timbal balik jabatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Kapolri Ngaku Terbuka Sipil Profesional Masuk Jajaran Pejabat Polri
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polisi Bakal Naik, Perpanjangan Jabatan Kapolri Tetap Wewenang Presiden
Jabatan tertinggi di institusi kepolisian itu sepenuhnya menjadi wewenang presiden sehingga tidak ada korelasi dengan perubahan usia pensiun di RUU Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Batas Usia Pensiun Polisi Bakal Naik, Perpanjangan Jabatan Kapolri Tetap Wewenang Presiden
Bagikan