Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kans Mahfud MD dan Ridwan Kamil Jadi Cawapres Ganjar, Sandiaga: PPP Istikamah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 15 September 2023
Kans Mahfud MD dan Ridwan Kamil Jadi Cawapres Ganjar, Sandiaga: PPP Istikamah

Ketua Bappilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo tampak mesra dengan Menkopolhukam Mahfud MD dan eks Gubernur Jawa Barat sekaligus Waketum Golkar Ridwan Kamil.

Bahkan, keduanya sempat bertemu sebelum Ganjar berangkat ibadah Umrah pada 10 September 2023. Hal itu mengindikasikan nama cawapres Ganjar di Pilpres 2024 telah mengerucut pada dua nama tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bappilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengatakan jika semua harus mesra karena Indonesia negara guyub dan rukun.

Baca Juga:

Sandiaga Tegaskan PPP Istiqomah dengan PDIP

"Kita semua harus guyub rukun. Dan, kita tidak boleh hanya cari jabatan bagaimana pengabdian dan pengorbanan pada negara harus diutamakan," kata Sandiaga dalam kunker di Solo, Jawa Tengah, Jumat (15/9).

Dia menegaskan, PPP tetap istikamah serta tetap berjuang memastikan Indonesia negara maju. Menurutnya, putra putri terbaik bangsa harus kolaborasi.

"PPP istikamah dan tidak terlibat poros baru. Ini sudah kita tegaskan empat tiga pekan lalu dengan PPP tetap berjuang bersama PDIP," katanya.

Di lain sisi, untuk program visi misi capres Ganjar, PPP menawarkan konsep ekonomi hijau dalam koalisi PDIP. Dia menilai, konsep ini menjadi topik utama untuk memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat.

"Saya melihat bahwa ekonomi menjadi topik utama bahwa Pak Ganjar dan koalisi PDIP dan juga PPP harus fokus memberikan solusi ekonomi kepada masyarakat. Kami menawarkan ekonomi hijau," kata Sandiaga.

Baca Juga:

Hasto Ciptakan Pantun untuk Sandiaga Uno: Bawacapres Ganjar Menarik Sekali

Menurut Sandi, ekonomi hijau yang dimaksudkan adalah ekonomi berkelanjutan dan berwawasan luas, namun tetap mempertahankan nilai kearifan lokal.

"Ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi yang berwawasan global tapi berkearifan lokal. Ekonomi yang menggunakan energi baru terbarukan," ucap dia.

Energi yang berkeadilan, lanjut dia, memberikan peluang usaha sehingga kerja mudah, harga pangan murah, dan sekarang bagaimana biaya hidup terjangkau.

"Itu yang menjadi fokus kita. Untuk mewujudkan konsep tersebut, sudah melakukan konsolidasi dengan PPP maupun koalisi PDIP," katanya.

Dia menambahkan dalam penerapan ekonomi hijau menggandeng anak-anak muda karena mereka penentu Pemilu 2024. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

PPP Klaim Sandiaga Penuhi Kriteria Bacawapres Ganjar

#Sandiaga Uno #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan