Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Deklarator dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M. Din Syamsuddin menegaskan tidak mau melayani terhadap reaksi yang tidak substantif atas dideklarasikannya koalisi aksi tersebut.
"Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elite, apalagi 'buzzer' bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi," ujar Din, dalam pernyataan tertulis, di Jakarta, Kamis (27/8).
Baca Juga
KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
Karena itu, Din mempertanyakan jika apa yang mereka sampaikan tidak ditanggapi secara isi, melainkan berkelit menyerang secara pribadi dan cenderung mengalihkan opini.
Setidaknya, ada dua pertanyaan yang diajukan KAMI kepada pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk dijawab.
Pertama, soal oligarki politik yang membuat keputusan parpol ditentukan segelintir orang dan akhirnya mengendalikan DPR yang membuat aspirasi rakyat terabaikan. Kedua, budaya politik dinasti yang menghalangi orang-orang yang sebenarnya lebih berkualitas untuk maju sebagai pemimpin.
"Masih banyak pertanyaan substantif mendasar lagi, tapi sementara cukup dua itu," kata Din.
Sekali lagi, Din menyampaikan bahwa KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan. "KAMI siap berdiskusi, bahkan berdebat mengadu pikiran," pungkas Din Syamsuddin.
Sebelumnya, Din menyebutkan setidaknya 150 tokoh yang sudah tergabung dalam KAMI yang dideklarasikan pada 18 Agustus lalu.
Di antara 150 tokoh itu, yakni Rachmawati Soekarnoputri, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Kehutanan MS Ka'ban, dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis. Din menegaskan koalisi tersebut bersifat sangat majemuk yang beranggotakan dari berbagai suku, agama, profesi dan generasi.
Baca Juga
Mengenai alasan dideklarasikannya koalisi aksi itu, Din menjelaskan karena adanya persamaan pikiran dan pandangan dalam kehidupan kenegaraan Indonesia yang akhir-akhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan nilai dasar yang disepakati para pendiri bangsa. (Knu)
