Begini Kelemahan Sosialisasi Kebijakan Publik Oleh Buzzer

MerahPutih.com - Penggunaan influencer dan artis atau bahkan buzzer yang hanya bermodal pengikut di media sosial, untuk kampanyekan kebijakan pemerintah atau kebijakan publik dinilai kurang tepat. Penggunaan influencer mengandung lebih banyak sisi kelemahan atau lebih banyak cost daripada benefit.

Influencer dinilai kurang memahami kebijakan yang mereka sampaikan. Selain itu, penggunaan influencer untuk sosialisasi kebijakan publik hanya untuk menarik minat dan daya tarik masyarakat dan masyarakat tidak benar-benar memahami kebijakan yang disampaikan.

"Masyarakat lupa bahwa apa yang disampaikan (kebijakan) itu, malah warga nanti jadi menonton artisnya. Melihat pakaiannya, penampilannya, seksinya, tampannya, (dan) bukan persoalan kebijakannya. Padahal yang seharusnya disampaikan kan kebijakannya," ungkap Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah.

Baca Juga:

Pakai Influencer Sosialisasikan Programnya, Pemerintah Dinilai Tak Percaya Diri

Ia menegaskan, kondisi tersebut, menyebabkan banyak informasi yang menjadi tidak jelas dan tidak komprehensif karena tidak disampaikan oleh pihak yang tepat.

"Jadi kalau kebijakan, ini memang membutuhkan orang-orang yang punya kapasitas di situ, (misalnya) RT, RW, Lurah, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh kemasyarakatan, kemudian akademisi, mahasiswa. Itu karena tentu akan lebih menguntungkan," jelas Trubus kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Minggu (23/8).

Ia juga merasa efektif sosialisasi oleh influencer yang tidak memiliki kapasitas cukup mengkampanyekan kebijakan publik pemerintah, malah informasi yang disampaikan menjadi menyesatkan dan akhirnya tentunya pemborosan anggaran.

"Tidak efektif juga untuk menginformasikan atau melakukan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu masalahnya," ujar pengajar dari Universitas Trisakti ini.

Trubus meminta pemerintah transparan dalam penggunaan influencer, karena selama ini, tidak ada penjelasan secara terbuka terkait siapa-siapa saja influencer yang digunakan oleh pemerintah untuk sosialisasi.

"Hal ini perlu diungkap karena uang yang digunakan untuk membayar influencer merupakan uang negara," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Media dan Aktivis Diretas, Polisi Harus Usut Tanpa Diskriminasi