Kaesang Berpotensi Gagal Nyagub, Hasto Singgung Kematangan Kepemimpinan
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers di gedung KPK (MP/Ponco)
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak perubahan usia minimum calon kepala daerah mencerminkan rasa keadilan.
Dengan adanya putusan itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep berpotensi gagal maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada 2024.
Baca juga:
Sikapi Putusan MK, Hasto Buka Peluang PDIP Usung Anies-Hendrar di Pilkada DKI
“(Putusan) itu bagian dari keadilan bahwa usia itu menunjukkan kematangan kepimpinan seseorang,” kata Hasto di gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8).
Menurut politikus asal Yogyakarta ini, gagal-tidaknya seseorang mencalonkan diri sebagai pemimpin adalah melalui ujian sejarah.
“Jadi, melalui gemblengan sejarah. Apakah pemimpin itu punya etika dan moral, punya kemampuan di dalam menjawab suara rakyat," ujarnya.
"Bagi PDI Perjuangan seperti itu. Karena itulah kami melakukan kaderisasi kepemimpinan,” tegas Hasto menambahkan.
Dalam putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 disebutkan syarat usia calon kepala daerah dihitung ketika penetapan pasangan calon.
Baca juga:
RK Akui Putusan MK Ubah Ambang Batas Syarat Pilkada Untungkan Warga
MK menetapkan syarat usia minimal 30 tahun berlaku bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur dan minimal usia 25 tahun bagi calon wali kota dan calon wakil wali kota, serta calon bupati dan calon wakil bupati. Sehingga putusan ini bisa menjegal Kaesang sebagai calon gubernur atau wakil gubernur dalam Pilkada pada November 2024.
Sebab, Kaesang baru menginjak 30 tahun pada 25 Desember 2024. Padahal putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diprediksi dicalonkan di Pilkada Jawa Tengah 2024 oleh beberapa partai politik guna mendampingi Ahmad Luthfi. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air

Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas

Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah

Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa

MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung

MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun

Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168

Hakim MK tak Setuju Pemerintah Sebut JR UU Pers Beri Kekebalan Hukum Absolut bagi Wartawan

Sidang Uji Materiil UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Mahkamah Konstitusi
