Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kadin Harap Transisi Kepemimpinan Berlangsung Kondusif Hingga Oktober

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Maret 2024
Kadin Harap Transisi Kepemimpinan Berlangsung Kondusif Hingga Oktober

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pada Rabu (20/3), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 dengan meraih 96.214.691 suara.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut, penetapan resmi hasil Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi panduan formal bagi dunia usaha untuk melakukan kalkulasi ekspansi bisnis.

Baca juga:

Kadin Sebut Banyak Pengusaha Cairkan THR Sebelum H-7 Idul Fitri

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, stabilitas politik merupakan sebuah dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan juga geliat dunia usaha.

"Proses transisi masa kepemimpinan diharapkan berlangsung dengan kondusif hingga Oktober mendatang, sehingga memberikan keyakinan bagi dunia usaha, industri, dan investasi," katanya.

Ia menegaskan, elanjutan transisi pemerintahan nanti, Kadin Indonesia menggarisbawahi upaya pencapaian visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 dan keluar dari jebakan negara kelas menengah atau middle-income trap sebagai program prioritas pemerintah.

Kadin Indonesia melihat pemerintah perlu mendorong kontribusi sektor strategis seperti ketahanan pangan dan kesehatan, digitalisasi dan manufaktur berbasis teknologi, peningkatan akses pendidikan untuk kualitas SDM yang unggul, serta mendorong transisi pembangunan yang berkelanjutan.

"Kami mendorong pemerintah untuk senantiasa memberikan solusi dukungan yang menggeliatkan dunia usaha, termasuk meningkatkan kemudahan berusaha, mempersiapkan SDM yang unggul dengan produktivitas tinggi," kata Yukki dikutip Antara.

Kadin Indonesia meminta Pemerintah mendatang untuk mendorong ekspor yang lebih tinggi pada sektor yang dapat memberikan value-added output dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Seperti hilirisasi mineral strategis dan transisi energi baru terbarukan, termasuk kendaraan listrik atau electric vehicle," katanya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih akan dilakukan pada Minggu 20 Oktober 2024. (*)

Baca juga:

Kasus DBD Solo Naik, Dengarkan Pesan Kadinkes dan Gibran

#Pemilu #Pilpres #Kadin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan