Kader PDIP Terjerat Korupsi, Nasib Gibran dan Bobby di Pilkada Serentak Jadi Taruhan

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai kasus ikut terseret kasus suap pergantian antar waktu (PAW) caleg dapat mempengaruhi perolehan suara sosok yang diusung PDIP dalam Pilkada Serentak 2020.

Sebut saja Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang tengah berjuang mendapatkan restu PDI Perjuangan.

Baca Juga:

Kasus Dugaan Suap Wahyu KPU, Analis Hukum Desak KPK untuk Periksa Hasto

"Dari situasi ini. Kalau dugaan saya akan memiliki efek untuk PDIP jadi calon-calon yang sebagian orang bersih, bagus akan dengan sendiri terantuk dengan peristiwa ini," ujar Ray di kantor JPPR, Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (11/1).

Selain itu, menurut Ray, PDIP juga sudah mendapatkan pandangan negatif dari publik setelah proaktif dalam mendukung revisi UU KPK.

Kalau KPK tidak bekerja efektif. Ini akan meningkatkan pandangan negatif terhadap PDIP, mengingat bahwa mereka partai yang paling depan dalam kerangka mengusung revisi UU KPK," jelas Ray.

Proses penyidikan kasus ini yang dapat memakan waktu hingga mendekati ajang Pilkada, menurut Ray juga dapat menentukan sikap pemilih terkait calon yang diusung oleh PDIP.

"Kasus ini kan prosesnya bisa memakan waktu 3-4 bulan, jadi makin dekat dengan proses Pilkada. Pada saat bersamaan, banyak animo masyarakat juga calon yang populer masuk melalui gerbang PDIP. Padahal secara elektoral PDIP sedang naik daun. Dengan kasus ini, mereka bisa mendapat implikasi yang serius," tutur Ray.

Seperti diketahui, hingga kini Harun Masiku tidak diketahui keberadaanya meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) ini menyatakan PDIP memiliki peran untuk mengajak Harun Masiku menyerahkan diri.

"Saya kira PDIP secara moral dituntut untuk segera mengimbau HM (Harun Masiku) untuk menyerahkan diri kepada KPK," ujar Ray.

Menurutnya, langkah ini penting untuk diambil agar menghilangkan anggapan bahwa PDI-P secara institusi terkait langsung dengan kasus ini.

"Supaya pertama, karena itu tanggung jawab moral mereka. Sementara yang kedua untuk mengurangi tepisan bahwa seolah-olah PDIP sebagai institusi yang berada di belakang kegiatan ini," tutur Ray.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka. Tiga tersangka lainnya adalah Agustiani Tio Fridelina (eks anggota Bawaslu/caleg PDIP) selaku orang kepercayaan Wahyu; dan dua orang yakni kader PDIP, Harun Masiku dan Saeful, selaku penyuap.

Wahyu Setiawan diduga menerima suap dari Saeful dan Harun Masiku. Diduga, suap diberikan agar Harun bisa ditetapkan menjadi anggota DPR melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW).

Harun merupakan caleg PDIP dari dapil Sumsel I yang menempati posisi 6 dalam Pileg 2019 lalu. Namun, berbekal putusan gugatan MA, Harun meminta KPU menetapkan dirinya. Diduga, suap untuk memperlancar hal tersebut.

Baca Juga:

Pesan Bung Karno Jadi Semangat Megawati dalam Berpolitik

Wahyu diduga meminta uang Rp900 juta terkait hal tersebut. Ia diduga sudah menerima Rp600 juta yang diberikan dalam dua tahap. Uang diberikan melalui Agustiani Tio Fridelina, caleg PDIP yang juga merupakan orang kepercayaan Wahyu.

Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Wahyu, Agustiani, Saeful, dan Harun sudah dijerat sebagai tersangka. Khusus Harun, ia tak ikut ditangkap KPK. Ia pun diminta segera menyerahkan diri.(Knu)

Baca Juga:

Ketua KPU Benarkan Megawati dan Hasto Tandatangani Permohonan PAW Harun Masiku