Eddy Flo
MerahPutih.Com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menandatangani permohonan untuk menjadikan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kiemas di parlemen melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).
Menurut Arief, PDIP beberapa kali mengajukan permohonan agar Harun menjadi pengganti Nazarudin yang meninggal dunia itu.
Baca Juga:
"Siap Mainkan!" Jadi Kode Suap Komisioner KPU Terkait PAW Caleg PDIP
"Kalau sebelumnya saya lupa, tetapi kalau yang terakhir permohonan iya ditandatangani (oleh Megawati dan Hasto)," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).
Terkait dengan kronologi permohonan PAW ini, Arief Budiman mengatakan, pihaknya sudah meminta biro terkait untuk menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
"Kemudian saya juga minta dibuatkan kronologinya. Sebetulnya rangkaian yang kita keluarkan untuk perkara terkait itu apa saja, mulai dari penetapan hasil pemilunya, kemudian penetapan calon terpilihnya, kemudian ada pengajuan keberatan atau uji materi," ujar Arief.
"Sampai dengan berapa kali surat masuk ke kita, berapa kali kita jawab. Sampai dengan yang terakhir kita kirimkan. Jadi itu juga sedang disiapkan. Jadi sewaktu-waktu data atau dokumen dibutuhkan kami sudah siapkan," ucap Arief.
Arief mengatakan surat permohonan itu ditolak KPU pada rapat pleno pada Senin, 6 Januari 2020. Sedangkan sehari kemudian KPU langsung mengirimkan surat balasan tersebut kepada PDIP.
"Tanggal berapa saya lupa. Pokoknya kita rapat pleno tanggal 6 Januari, langsung saya tanda tangan terus tanggal 7 Januari kita kirimkan ke yang meminta," katanya.
Arief Budiman mengatakan, Harun Masiku bukan merupakan calon anggota (caleg) DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) I.
Sehingga, Harun Masiku saat ini tidak memiliki hak sebagai anggota DPR RI terpilih.
"Harun itu kan caleg yang ada dalam daftar caleg. Kan dia bukan calon yang terpilih. Calon terpilihnya kan yang lain. Harun perolehan suaranya peringkat ke-5, " ujar Arief.
Arief lantas mengungkapkan kondisi saat PDI-Perjuangan mengajukan uji materi Peraturan PU Nomor 3 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung (MA).
Saat MA memutuskan mengabulkan uji materi, hal ini dikirimkan ke KPU sebagai dasar meminta Harun Masiku menjadi pengganti antar-waktu untuk anggota legistatif terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.
"Putusan itu dikirim ke kami sekaligus permohonannya berdasarkan itu. Sudah kami jelaskan enggak bisa. Lalu dikirimkan ke MA, keluarlah fatwa MA. Nah itu kami sudah jawab lagi. Sebenarnya surat sebelumnya sudah konsisten (menolak)," ucap Arief.
Baca Juga:
Komisioner KPU Terlibat Korupsi, Bawaslu Dianggap Tidak Berguna
Arief lantas disinggung apakah Wahyu Setiawan pernah memberikan pandangan berbeda dalam rapat pleno penetapan anggota DPR RI terpilih dari dapil I Sumsel.
Menurut Arief, tidak ada penyampaian pendapat berbeda dari Wahyu Setiawan.
"Seingat saya untuk kasus ini enggak ada pandangan berbeda. Sepanjang yang saya ingat tiga kali itu enggak ada yang berbeda," pungkas Arief Budiman.(Knu)
Baca Juga:
