Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo meminta kepada anggotanya untuk menjaga netralitas Polri saat menangani proses hukum di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
“Netralitas Polri adalah harga mati. Para penyidik pahami betul langkah penegakan hukum akan menjadi sorotan publik. Laksanakan secara cermat dan profesional,” kata Listyo dalam arahannya yang dikutip, Selasa (15/9).
Hal tersebut disampaikan Komjen Listyo saat memberikan arahan bertajuk "Penguatan dan Penyegaran Kemampuan Penyidik Tindak Pidana Pemilihan" kepada 421 jajaran reserse dan kriminal di seluruh Indonesia. Arahan itu juga disiarkan secara virtual.
Baca Juga:
Tahapan Pilkada Dilanjutkan Jika Paslon dan Pendukungnya Ditertibkan
Pengarahan itu sekaligus menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang menerbitkan surat telegram rahasia tentang mewujudkan profesionalisme dan menjaga netralitas anggota Polri saat pelaksanaan pilkada.
Surat telagram itu berisi penundaan proses hukum kepada calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada 2020.
Selain itu, Listyo juga menyoroti pelaksanaan protokol kesehatan terkait penanganan COVID-19 saat berlangsungnya Pilkada.
Dia menyebut, penyidik harus bijaksana melakukan proses hukum kepada masyarakat yang abai menerapkan protokol kesehatan.
“Terhadap pelanggar protokol kesehatan agar penyidik cermat dan teliti menentukan jenis pelanggaran administrasi, pidana pemilihan, pidana umum,” pungkas Listyo.
Banyak bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 melanggar ketentuan protokol kesehatan. Misalnya bakal calon positif terpapar virus korona saat mendaftar.
"Jadi ini terkait dugaan pengabaian protokol kesehatan pada tahap pendaftaran," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada wartawan.
Selain itu, tak sedikit paslon mengabaikan jaga jarak, menimbulkan kerumunan, dan tidak melampirkan hasil pemeriksaan swab test saat mendaftar.
Pelanggaran juga dilakukan pendukung bakal pasangan calon dengan tidak mengenakan masker.
Baca Juga:
Anggaran Perselisihan Hasil Pilkada 2020 Lebih dari Rp61 Miliar
Mengutip data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pelanggaran dilakukan 243 bakal paslon Pilkada 2020. Sanksi teguran menjadi konsekuensi pelanggaran tersebut.
"Pasal 11 ayat 2 (PKPU Nomor 6 Tahun 2020) pelanggaran terhadap protokol kesehatan, penyelenggara berhak memberikan teguran," ujar Dewa.
Dia menyebut, temuan pelanggaran bakal menjadi bahan evaluasi KPU melaksanakan tahapan pilkada selanjutnya. Sehingga, penyelenggaraan Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.
"Kita ingin penyelenggaraan berjalan baik, berjalan demokratis, dan aman dari penyebaran COVID-19," ujar Dewa. (Knu)
Baca Juga:
Ketua DPR Ingatkan Pilkada Serentak Jangan Jadi Klaster Baru COVID-19
