Jusuf Kalla Ungkap 2 Kriteria yang Cocok Jadi Cawapres Anies Baswedan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 13 April 2023
Jusuf Kalla Ungkap 2 Kriteria yang Cocok Jadi Cawapres Anies Baswedan

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla (JK). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) buka suara terkait kriteria calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Menurut politikus senior Partai Golkar ini, cawapres pendamping Anies di Pilpres 2024 harus memenuhi dua kriteria.

Baca Juga

Surya Paloh dan Anies Bakal Resmikan Kantor NasDem Perwakilan Malaysia

“Calon wakil presiden harus bisa menambah suara untuk presiden, harus punya modal menambah suara,” kata JK di Kantor PP Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Kamis (13/4).

Kriteria kedua, lanjut JK, sosok cawapres itu harus mampu bekerja sama dengan Anies jika nantinya terpilih dalam pesta demokrasi lima tahunan.

“Kalau menang mampu bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan nanti, kalau menang,” ujar JK.

Baca Juga

Pasangan Anies-Sandi Berpotensi Diduetkan di Pilpres 2024

JK tak mempermasalahkan background pendamping Anies, dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah. Yang terpenting, cawapres itu memenuhi dua kriteria tersebut.

“Kalangan NU, kalangan Muhammadiyah, kalangan apa itu nasional itu selama memenuhi dua syarat itu tadi,” imbuhnya.

Menurut JK, semua pihak berhak mengusulkan sosok pendamping Anies. Namun, keputusan tetap ada ditangan Anies dan parpol pengusung yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

“Semua berhak mengusulkan, tapi yang punya kewenangan itu ya partai, pak Anies sendiri atau calon sendiri,” kata JK. (Pon)

Baca Juga

4 Alasan Prabowo Unggul dari Ganjar dan Anies

#Jusuf Kalla #Anies Baswedan #Capres 2024 #Pilpres 2024 #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Bagikan