Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Koordinator Relawan Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB), Upi Asmaradhana mengkritik DPR disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). KPJKB meminta pemerintah menunda pengesahannya.
Selain akan mendapatkan imunitas, beberapa pasal dalam RUU KUHP tersebut mengancam kemerdekaan dan sikap kritis para jurnalis. Bahkan jurnalis rawan dikriminalisasi dan dilaporkan jika mengkritik anggota Dewan.
Hal itu berarti mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga dan dapat memberangus proses berdemokrasi.
“Tampak jelas, pasal-pasal tersebut tidak melindungi rakyat, justru spiritnya hendak melindungi penguasa. Dan, sama sekali tidak sejalan dengan spirit UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Upi Asmaradhana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/2).
Upi menjelaskan, Pasal-pasal yang akan mengancam kebebasan berekspresi dan kritik yang disampaikan wartawan adalah Pasal 309 ayat (1) tentang “Berita Bohong”, Pasal 328 – 329 perihal contempt of court, Pasal 494 tentang Tindak Pidana Pembukaan Rahasia.
Berikutnya Pasal 262 hingga 264 tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wapres dan Pasal 284 dan 285 tentang penghinaan terhadap pemerintah.
Sehingga, atas telaah pasal-pasal tersebut, KPJKB meminta Hentikan seluruh usaha untuk mengesahkan RKUHP yang masih memuat banyak permasalahan
Pemerintah juga diminta menarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis pada data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan pelibatan bersama seluruh pihak, kelompok dan lembaga-lembaga terkait
"RUU KUHP harus memihak dan melindungi rakyat, bukan melindungi penguasa," ucap Upi. (ayp)
