Jokowi Singgung Pengelolaan Hutan Era Soeharto

Fredy WansyahFredy Wansyah - Kamis, 19 Maret 2015
Jokowi Singgung Pengelolaan Hutan Era Soeharto

Presiden Joko Widodo melambaikan tangan kepada ribuan pelajar di sepanjang jalan yang menunggu kedatangannya sejak pagi hari di pedalaman Aceh Utara, Provins Aceh. Senin (9/3). (Foto: Antara/Rahmad)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung pengelolaan hutan era kepemimpinan Soeharto. Jokowi tidak ingin terjebak pada kegagalan kepemimpinan masa lalu.

Dalam sambutan Penandatanganan Deklarasi Penyelamatan SDA Indonesia, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (19/3), Jokowi menyatakan bahwa tahun 1980-an pemerintah gagal mengelola sumber daya alam, khususnya pengelolaan hutan. (Baca Juga: Pengamat Politik: Jokowi Gagal Pimpin Negara)

“Itulah kesalahan besar, jangan sampai terulang. Tidak ada sesuatu yang bisa kita nikmati, berapa miliar itu," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, seperti disitat dari Setkab.go.id.

Berdasarkan data yang dihimpun merahputih.com, degradasi hutan Indonesia pada tahun 1980-an era kepemimpinan Soeharto mencapai 1 juta hekatre per tahun. 10 tahun kemudian, 1990-an, degradasi hutan meningkat menjadi 1,7 juta hektare per tahun. (Baca Juga: Era Jokowi, Ada Kecenderungan Pemberantasan Korupsi Melemah)

Pagi ini Jokowi melakukan Deklarasi Penyelamatan SDA Indonesia bersama Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki, Jaksa Agung HM Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Badrodin Haiti, serta 20 menteri dan 9 (sembilan) pimpinan lembaga. (fre)

#Sumber Daya Alam #Hutan #Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jaga Hutan Sesuai Perintah Presiden, Kabaharkam Siapkan Polisi Khusus Kehutanan
Kepolisian telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan Polisi Khusus Kehutanan bagi 586 personel
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Jaga Hutan Sesuai Perintah Presiden, Kabaharkam Siapkan Polisi Khusus Kehutanan
Indonesia
Negara Kembali Ambil 259.230,73 Hektare Lahan Lewat Satgas PKH
Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Negara Kembali Ambil 259.230,73 Hektare Lahan Lewat Satgas PKH
Indonesia
Oknum ASN hingga Sejumlah Korporasi Jadi Tersangka Karhutla di Kalteng
Pengungkapan perkara tersebut dilakukan melalui berbagai sumber informasi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Oknum ASN hingga Sejumlah Korporasi Jadi Tersangka Karhutla di Kalteng
Indonesia
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
ICW mengungkap 56 kasus korupsi kehutanan sepanjang 2010–2025 dengan kerugian negara Rp 4,8 triliun. Modus terbanyak penyalahgunaan wewenang. Simak detailnya.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
Indonesia
Karhutla Makin Jadi Perhatian, Pemerintah Pantau Pergerakan Asap hingga Lintas Negara
KLH/BPLH mengerahkan puluhan helikopter, pesawat, dan ribuan personel untuk menangani karhutla di Kalimantan dan Sumatera serta memantau asap lintas batas.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 31 Agustus 2026
Karhutla Makin Jadi Perhatian, Pemerintah Pantau Pergerakan Asap hingga Lintas Negara
Indonesia
BNPB Minta Warga Waspada Karhutla, Jangan Buka Lahan dengan Cara Membakar
BNPB meminta warga mewaspadai karhutla. BNPB meminta jangan membuka lahan dengan cara membakar.
Soffi Amira - Sabtu, 29 Agustus 2026
BNPB Minta Warga Waspada Karhutla, Jangan Buka Lahan dengan Cara Membakar
Indonesia
Satwa Dilindungi Kasturi Kepala Hitam, Kakatua Koki dan Nusu Bayan Diperjualbelikan di Facebook
Dari pemeriksaan di lokasi, tim menemukan tujuh ekor burung dilindungi yang diduga akan diperjualbelikan. MH beserta seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Satwa Dilindungi Kasturi Kepala Hitam, Kakatua Koki dan Nusu Bayan Diperjualbelikan di Facebook
Indonesia
Prabowo Janji Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara, Tegaskan SDA Harus untuk Rakyat
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya menghentikan kebocoran kekayaan negara dan memastikan sumber daya alam Indonesia dinikmati seluruh rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Prabowo Janji Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara, Tegaskan SDA Harus untuk Rakyat
Indonesia
DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA
DPR menilai posisi pimpinan PT DSI yang akan diisi oleh WNA sangat strategis karena menyangkut ekspor SDA, devisa negara, hingga masa depan industri nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA
Indonesia
Pemerintah Evaluasi Kontrak SDA Terindikasi Tidak Sesuai Harga Pasar Global
DSI direncanakan sebagai perantara transaksi ekspor untuk sejumlah komoditas strategis sebelum nantinya bakal menjadi eksportir tunggal.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Mei 2026
Pemerintah Evaluasi Kontrak SDA Terindikasi Tidak Sesuai Harga Pasar Global
Bagikan