Prabowo Terbitkan PP Tata Kelola Ekspor SDA, BUMN Jadi Pengekspor Tunggal

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Terbitkan PP Tata Kelola Ekspor SDA, BUMN Jadi Pengekspor Tunggal

Presiden Prabowo saat pidato dalam sidang paripurna DPR. Foto: MP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.

Pengumuman itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam,

kata Prabowo di hadapan anggota DPR.

Ekspor Sawit hingga Batu Bara Lewat BUMN

Menurut Prabowo, penerbitan PP tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk membenahi tata niaga ekspor berbagai komoditas unggulan Indonesia.

Baca juga:

Prabowo Janjikan Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen di 2027, Penganguran Terbuka Bisa Turun

Pemerintah mewajibkan penjualan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal.

Komoditas yang masuk dalam skema itu antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.

Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,

ujar Prabowo.

BUMN Jadi Fasilitas Pemasaran

Prabowo menjelaskan, BUMN yang ditunjuk nantinya akan meneruskan seluruh hasil penjualan kepada pelaku usaha yang mengelola komoditas tersebut.

Menurut dia, mekanisme itu berfungsi sebagai fasilitas pemasaran atau marketing facility bagi eksportir nasional.

Dengan skema tersebut, pemerintah disebut dapat memantau volume ekspor, harga jual, hingga arus penerimaan negara secara lebih akurat dan transparan.

Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring,

kata Prabowo.

Prabowo menegaskan kebijakan baru tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurutnya, kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ia juga menilai Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola yang lebih baik dan transparan.

Baca juga:

Prabowo Janjikan Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen di 2027, Penganguran Terbuka Bisa Turun

Pemerintah berharap aturan baru mengenai tata kelola ekspor komoditas SDA itu dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta penerimaan negara dari sektor ekspor.

Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global. (Pon)

#BUMN #Ekspor #Peraturan Pemerintah #Presiden Prabowo Subianto #Sumber Daya Alam #KEM PPKF
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Harga Komoditas Ekspor Naik., Cadangan Devisa Cukup Buat 5,4 Bulan Impor
surplus neraca pendapatan sekunder relatif stabil dibandingkan realisasi pada triwulan II 2026. Di sisi lain, transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2026 tetap mencatat surplus sebesar 2,1 miliar dolar AS.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 November 2026
Harga Komoditas Ekspor Naik., Cadangan Devisa Cukup Buat 5,4 Bulan Impor
Indonesia
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan datang langsung ke MPR pada 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Indonesia
Ekspor SDA Satu Pintu Bakal Pengaruhi Investor, Pemerintah Perlu Redakan Kekhawatiran Pengusaha
Mineral kritis merupakan salah satu isu utama dalam perundingan dagang antara Indonesia dan AS dan yang paling diinginkan AS adalah sumber mineral kritis milik Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Ekspor SDA Satu Pintu Bakal Pengaruhi Investor, Pemerintah Perlu Redakan Kekhawatiran Pengusaha
Indonesia
Aturan Deforestasi Diberlakukan 30 Desember 2026, Eksportir Diminta Bersiap
Adapun komoditas ekspor yang dimaksud mencakup minyak kelapa sawit (CPO), kopi, coklat, kayu dan turunannya, karet, daging, serta kedelai.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Aturan Deforestasi Diberlakukan 30 Desember 2026, Eksportir Diminta Bersiap
Dunia
ASEAN Deklarasi Sebagai Hub Mineral Kritis Berkelanjutan
ASEAN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk negara mitra, organisasi internasional, lembaga keuangan, dan pelaku industri.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
ASEAN Deklarasi Sebagai Hub Mineral Kritis Berkelanjutan
Indonesia
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mencari pengganti wakil presiden sepulang dari Manila dan Shenzhen usai Gibran Rakabuming berhenti. Simak pernyataan dan aturan UUD 1945.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 November 2026
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Gibran Sampaikan Niat Mundur, Ini Pernyataan Istana soal Sikap Prabowo
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap Prabowo tidak menolak niat Gibran mundur setelah keduanya bertemu selama sekitar 2,5 jam.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Gibran Sampaikan Niat Mundur, Ini Pernyataan Istana soal Sikap Prabowo
Indonesia
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Prabowo Subianto. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap isi pertemuan keduanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Bagikan