Jokowi Siap Dukung Yusril Jadi Capres 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 12 Januari 2023
Jokowi Siap Dukung Yusril Jadi Capres 2024

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang di Jakarta, Rabu (11/1/2023). (ANTARA/Gilang Galiartha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta, Rabu (11/1).

Di hadapan kader PBB, Jokowi menyatakan siap memberikan dukungan apabila Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Kalau menyimak apa yang disampaikan Prof Yusril tadi dengan pengalaman beliau yang sangat panjang, saya mendukung lho, kalau Prof Yusril pada 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden," kata Jokowi.

Baca Juga:

Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi menegaskan bahwa pernyataannya itu serius, tetapi sekarang para kader PBB dihadapkan pada tugas yang tidak mudah, yakni mencarikan kendaraan bagi Yusril mengingat undang-undang mengharuskan ambang batas 20 persen suara untuk pengajuan calon presiden.

"Iya dong, ya tugasnya di situ. Begitu dapat kendaraan, saya dukung. Serius," katanya.

Lagi pula Jokowi masih ingat betul bagaimana PBB cukup konsisten menjadi salah satu partai pendukung dalam karier politiknya, baik semasa pencalonan Wali Kota Solo maupun pencalonan Presiden RI.

"Saya saat wali kota, salah satu partai yang mendukung saya saat itu adalah PBB, saat presiden juga PBB. Jadi kalau saya dukung gantian, enggak ada salahnya," ujar Jokowi melengkapi.

Baca Juga:

Analis Komunikasi Sebut Pidato Megawati Sindir Jokowi, Ganjar dan FX Rudy

Mengawali sambutannya, Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada PBB yang sudah lolos menjadi salah satu partai peserta Pemilu 2024.

Jokowi berterima kasih atas komitmen partai politik itu dalam menjaga persatuan bangsa.

"Tadi sudah disampaikan Prof Yusril, PBB identik sebagai partai Islam, tetapi kader-kader PBB berjiwa nasionalis. Terima kasih keislaman dan keindonesiaan telah menjadi napas PBB dalam berpartai," ujarnya.

Sebagai informasi, PBB pada Pemilu Legislatif 2019 hanya mendapatkan suara sebesar 0,79 persen sehingga mereka masih membutuhkan setidaknya 19,21 persen lagi dari partai lain untuk bisa mengajukan calon presiden pada Pemilu 2024. (*)

Baca Juga:

Heru Sudah Jalankan Amanah Jokowi Jelang 100 Hari Jabat Pj Gubernur

#Yusril Ihza Mahendra #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Direksi ASDP, Menko Yusril: Sah Secara Konstitusional
Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan rehabilitasi tiga mantan Direksi PT ASDP oleh Presiden Prabowo sudah sesuai Pasal 14 UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 November 2025
Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Direksi ASDP, Menko Yusril: Sah Secara Konstitusional
Indonesia
Apa Itu Rehabilitasi, Dasar Hukum dan Dampaknya Pada Terpidana, Begini Penjelasan Yusril
Pemberian rehabilitasi pernah diberikan oleh Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie kepada Heru Rekso Dharsono pada tahun 1998.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Apa Itu Rehabilitasi, Dasar Hukum dan Dampaknya Pada Terpidana, Begini Penjelasan Yusril
Indonesia
Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi
Menurut Menko, terjadi suatu pergeseran di masyarakat. Mungkin alasannya memilih memanggil damkar karena merasa lebih aman atau tidak ada rasa takut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi
Indonesia
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bantuan hukum pro bono dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diperluas, agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Indonesia
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan pembatasan status tersangka minimal satu tahun dalam revisi KUHAP.
Soffi Amira - Minggu, 26 Oktober 2025
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang dapat membenarkan klaim yang beredar tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Menurut Yusril, kedua narapidana itu telah berusia lanjut. Namun, dia masih enggan membuka identitas kedua narapidana asal belanda itu.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Indonesia
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Yusril menyebut pemerintah tidak menetapkan target waktu penyelesaian, karena hal ini tidak termasuk prioritas yang harus segera dirampungkan.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Indonesia
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Pemerintah tidak akan mengintervensi, bahkan ia berharap kedua pihak tidak meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Bagikan