Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS) menjelang peringatan Hari Pers Nasional, pada 9 Februari 2023.
"Dalam hal 'media sustainability' ini Presiden menyetujui bahwa Perpres MS mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers," kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/2).
Baca Juga:
Dewan Pers Sebut Media Online Dominasi Pelanggaran Konten Hingga Salahi Kode Etik
Ninik menjelaskan Perpres tersebut merupakan produk hukum yang akan mengatur pola kerja sama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan.
Presiden sepakat dengan masukan Dewan Pers yang dalam penyusunan Perpres tentang Media Sustainability menyandarkan pada Undang Undang 40/1999 Tentang Pers.
Presiden, kata ia, memastikan diri akan hadir di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara, pada 9 Februari mendatang.
Kepala Negara turut mendapat laporan dari anggota Dewan Pers berkaitan dengan penggantian pengurus setelah wafatnya Prof Azyumardi Azra, serta laporan mengenai indeks kebebasan pers dan perkembangan media berkelanjutan.
Mengenai kebebasan pers, Presiden menilai hak tersebut sudah didapatkan, dan media kini harus lebih bertanggung jawab.
"Kalau soal kebebasan pers, saya kira sudah kurang bebas apa. Justru yang penting sekarang adalah media harus bertanggungjawab. Di situ yang penting," ujar Presiden Joko Widodo.
Presiden menambahkan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan harus diperhatikan oleh media sehingga dapat berimbang dengan platform global.
Baca Juga:
Ninik Rahayu Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Pengganti Azyumardi Azra
