Jokowi Pilih PSBB, DPR: Pemerintah tidak Punya Uang untuk Terapkan Lockdwon

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai pemerintah tidak siap menerapkan karantina wilayah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Sepertinya bukan mejadi opsi utama pemerintah. Sebab, karantina wilayah membutuhkan banyak biaya. Termasuk untuk membiayai kebutuan pokok masyarakat yang terdampak akibat kebijakan tersebut," kata Saleh kepada wartawan, Rabu, (1/4).

Baca Juga

Gerindra Kritik Pedas Pemerintah soal Penanganan COVID-19

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR ini menilai, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menanggulangi penyebaran virus corona belum tentu berjalan efektif seperti yang diharapkan.

Pasalnya, kata Saleh, keputusan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tersebut ternyata tidak diiringi dengan adanya sanksi dan kompensasi kepada masyarakat.

"Sanksi mestinya diberikan bagi mereka yang melanggar. Sementara kompensasi, diberikan kepada mereka yang terdampak langsung dari kebijakan ini," tegasnya.

Menurut Saleh, sanksi dan kompensasi memang harus ditegaskan secara beriringan. "Yang melanggar diberi hukuman, yang menaati diberi penghargaan," imbuhnya.

Kompensasi, kata Saleh? sebagai turunan dari ketaatan warga masyarakat atas kebijakan PSBB. Dengan adanya PSBB, ada banyak warga masyarakat yang ekonominya terganggu.

"Sebagian dari mereka itu justru bekerja harian untuk menutupi kebutuhan harian mereka. Kelompok masyarakat seperti inilah yang perlu diberi kompensasi," ujarnya.

Baca Juga

Pembatasan Sosial Skala Besar dianggap Tepat Sebab Minim Potensi Kegaduhan

Ia mengaku sudah membaca PP, Kerpres dan juga Perppu yang baru ditandatangani Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya, di dalam ketiga payung hukum itu, sanksi dan kompensasi tidak diatur secara spesifik.

"Akibatnya, opsi PSBB dikhawatirkan hanya akan menjadi himbauan," tutup Saleh. (Pon)