Jokowi Perlu Stabilitas Politik, Reshuffle Sulit Terwujud

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 14 Maret 2022
Jokowi Perlu Stabilitas Politik, Reshuffle Sulit Terwujud

Presiden Joko Widodo. (Tangkapan Layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Isu adanya perombakan kabinet kembali menguat. Kabarnya, kader Partai Amanat Nasional (PAN) dapat slot jatah menteri dan wakil menteri dalam perombokan tahun ini.

Pengamat politik Arya Fernandes menilai, tidak ada legitimasi yang lebih jika PAN masuk ke kabinet saat ini. Dengan komposisi kabinet yang ada saat ini stabilitas internal pemerintahan masih sangat kuat.

Baca Juga:

Surya Paloh Sebut tidak Ada Alasan Reshuffle Kabinet

"Jadi tambahan dukungan secara politik kalau PAN masuk menurut saya tidak terlalu berarti bagi pemerintahan karena hampir diatas 75 persen itu udah dipegang koalisi," jelas Arya saat diskusi politik, Minggu (13/3).

Arya menilai, saat ini banyak pekerjaan yang harus fokus dilaksanakan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju tersebut. Baik agenda dalam negeri maupun yang berkaitan dengan internasional.

Apalagi, ada rencana agenda strategis seperti Presidensi G20 dan pemindahan ibu kota negara yang memerlukan stabilitas politik. Sehingga, opsi perombakan kabinet bukan sesuatu yang mendesak dilakukan.

"Sekarang bukan saat yang tepat karena pemerintah punya banyak kerja-kerja domestik dan internasional yang harus dilakukan secara matang," ucap dia.

Selain itu, Arya melanjutkan, belum ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan reshuffle. Meskipun, ada kritikan terhadap beberapa menteri yang performanya menurun untuk mengantisipasi persoalan-persoalan krisis, seperti naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

"Karena kalau dilakukan reshuffle di saat situasi krisis sekarang itu gejolak di sisi pemerintahnya dan di internal koalisinya pasti terjadi," tutur Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) ini.

Arya meyakini, pemerintah tidak akan mengambil opsi perombakan kabinet. Hal ini karena terlalu berisiko bagi pemerintah di internal koalisi untuk sekarang melakukan reshuffle,

Wacana tentang masuknya PAN ke dalam kabinet pertama kali disampaikan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim. Jika reshuffle terjadi pada akhir Maret 2022, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri plus wakil menteri.

Isu itu semakin kuat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Akan tetapi, ketika dikonfirmasi, Zulkifli membantah membahas soal reshuffle dengan Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

Reshuffle Kabinet, Gerindra Ikut Kata Jokowi

#Reshuffle Kabinet #Jokowi #Presiden
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Dua tersangka kasus ijazah palsu menemui Jokowi di Solo, Kamis (8/1) sore. Lokasi kediamannya pun langsung disterilkan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Tim kuasa hukum tergugat hanya mengajukan satu alat bukti berupa salinan hasil pemindaian laporan polisi yang menyatakan ijazah sedang disita.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Bagikan