Jokowi Perintahkan Vaksinasi Booster Dilakukan di Tempat Interaksi Warga

MerahPutih.com - Tanda-tanda Indonesia akan mengarah ke endemi COVID-19 diklaim mulai terlihat. Tetapi syaratnya adalah vaksinasi dan protokol kesehatan harus tetap menjadi acuan.

"Insyallah negara kita akan segera masuk ke dari pandemi ke endemi. Kita harapkan juga pemulihan ekonomi nasional juga bisa kita percepat," kata ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau vaksinasi virtual sebagaimana disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (18/2).

Baca Juga:

Vaksinasi Anak di Indonesia Belum Mencapai Target

Jokowi meminta vaksinasi booster dilakukan di tempat-tempat dengan interaksi masyarakat yang tinggi. Bahkan, vaksinasi bisa digelar di pasar hingga pertokoan.

"Kemudian untuk booster saya titip agar disuntikkan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi. Mungkin di pasar atau di pertokoan yang interaksinya antar masyarakat tinggi," kata Jokowi.

Jokowi mengapresiasi, tingkat vaksinasi dosis pertama di Sumbar yang sudah tinggi. Namun dia meminta vaksinasi dosis kedua terus digencarkan.

"Saya melihat angka di Sumatera Barat untuk dosis pertama 84 persen itu bagus dan dosis yang kedua 52 persen. Ini tolong yang dosis keduanya didorong agar bisa mendekati ke dosis pertama. Jadi konsentrasi di dosis kedua," ujar Jokowi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi serentak di 34 provinsi di Indonesia. Kali ini, Kapolri meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (18/2).

Sigit mengatakan, kegiatan vaksinasi massal pada hari ini digelar di 5.107 titik di 34 provinsi dengan target sasaran vaksinasi dengan jumlah 1.114.750 dosis. Sebanyak 834.474 untuk dosis pertama dan kedua dan 280.276 untuk dosis ketiga atau booster.

"Di Jawa Tengah dilaksanakan di 71 titik dengan target minimal 35 ribu dan kita harapkan bisa 38 ribu dengan prioritas kita gunakan vaksin AstraZeneca," kata Sigit.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memandang standar tata kelola pengendalian pandemi COVID-19, seperti sarana dan prasarana di dalamnya, harus jelas dan terukur untuk mengoptimalkan kemandirian masyarakat dalam menjalankan kenormalan baru.

"Untuk menjalani kenormalan baru di masa pascapandemi, tentunya sejumlah instrumen pendukung atau sarana dan prasarana, seperti laboratorium tes usap (swab test) serta alat pelacak di area publik harus dioperasikan dengan tata kelola berstandardisasi yang jelas," kata Lestari.

Pemerintah telah melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap 189,3 juta orang. Sebanyak 139,1 juta orang di antaranya telah mendapat dua dosis vaksin. Lalu, penerima tiga dosis vaksin baru mencapai 8 juta orang. (Knu)

Baca Juga:

Data Vaksinasi COVID-19 di Jabar Masih Tidak Sinkron