Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Jokowi: Pemerintah Sudah Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.900 Kilometer Sejak 2014

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 April 2022
Jokowi: Pemerintah Sudah Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.900 Kilometer Sejak 2014

Penandatanganan Perjanjian oleh Indonesia Investment Authority (INA) Tahun 2022 untuk pembangunan infrastruktur tol. (Foto: tangkapan layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah telah membentuk lembaga pengelola dana abadi atau Sovereign Wealth Fund bernama Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Hari ini, dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian oleh Indonesia Investment Authority (INA) Tahun 2022 untuk pembangunan infrastruktur tol.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, pemerintah sudah membangun jalan tol sepanjang 1.900 kilometer dalam tujuh tahun terakhir, terhitung sejak akhir 2014. Panjang jalan tol yang dibangun sejak 2014 telah meningkat signifikan, dibandingkan pembangunan jalan tol di Indonesia selama 40 tahun terakhir sebelum 2014, yang sepanjang 780 kilometer (km).

Baca Juga:

Jalan Tol ke-2 di Bali Segera Dibangun

"Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) sudah berapa kilometer yang dibangun dalam 7 tahun terakhir ini, 1.900 km. Yang sebelumnya 40 tahun 780 kilometer," kata Presiden Jokowi.

Ia memaparkan, berkaca dari pengalaman Indonesia membangun jalan tol, terdapat masalah yang selalu muncul yakni ketersediaan sumber pembiayaan. Banyak pembangunan jalan tol pada waktu sebelumnya tidak melibatkan sumber-sumber alternatif pembiayaan dan hanya bergantung pada APBN, atau pada BUMN.

"Atau diserahkan pada swasta, yang juga pada sekian tahun tidak berjalan dengan baik," ujar Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, hal tersebut pula yang menjadi alasan pemerintah membentuk sebuah lembaga pengelola dana abadi atau Sovereign Wealth Fund bernama Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Presiden menyampaikan, biaya untuk membangun jalan tol memang tinggi, sehingga memerlukan alternatif pembiayaan agar tidak bergantung pada APBN dan anggaran BUMN. Untuk mencari skema alternatif pembiayaan, pemerintah juga perlu memasang nilai keekonomian dengan Internal Rate of Return (IRR) yang mumpuni.

"Membayangkan jalan Tol Trans Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh 2.900 km. Kalau hitung-hitung per km Rp 90-110 miliar per km, kebutuhan anggarannya berapa? gede sekali," ujar Presiden Jokowi.

Ia menegaskan, meskipun membutuhkan anggaran besar, proyek infrastruktur memiliki manfaat yang tinggi untuk meningkatkan daya saing produk domestik, serta memberikan efek ekonomi berlipat bagi sektor-sektor lain perekonomian.

"Betapa pentingnya yang namanya infrastruktur, daya saing kita, produk-produk yang diproduksi di negara kita akan sulit berkompetisi dengan negara lain, apabila infrastruktur kita tidak baik," kata Presiden Jokowi.

Pada Kamis (14/4) INA meneken perjanjian skema pembiayaan alternatif sebesar Rp 39 triliun dengan PT Hutama Karya Persero Tbk dan PT Waskita Karya Persero Tbk serta PT Waskita Toll Road.

"Ini memberikan dana segar baru dengan Waskita dan Hutama Karya untuk lanjutkan pembangunan Trans Sumatera untuk enam ruas sepanjang 531 km dengan target 24 ruas sepanjang 2.800 km," kata Sri Mulyani.

Perjanjian induk ini untuk investasi INA di tiga ruas Tol Trans Sumatera yakni ruas Medan-Binjai sepanjang 17 km, ruas Bakauheni-Terbanggi sepanjang 141 km, dan Terbanggi-Pematang-Kayu Agung sepanjang 189 km. Kemudian investasi INA juga untuk dua ruas tol Trans Jawa yakni Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang.

Dengan perjanjian tersebut, INA akan berinvestasi pada beberapa ruas di Tol Trans Sumatera dan Trans Jawa yang telah dibangun oleh Hutama Karya dan Waskita Karya. (Knu)

Baca Juga:

Setelah Kaltim, Jalan Tol Bakal Dibangun di Kalbar

#Pembangunan Jalan Tol #Infrastruktur #Proyek Infrastruktur #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang si Bungsu Jokowi Incar Kursi DPR 2019, Maju Lewat Dapil V Jateng
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep resmi maju Pileg DPR RI 2029 dari Dapil V Jateng. Fokus utama Kaesang adalah menggarap suara dari Kota Solo, basis keluarga Jokowi.
Wisnu Cipto - Minggu, 26 Juli 2026
Kaesang si Bungsu Jokowi Incar Kursi DPR 2019, Maju Lewat Dapil V Jateng
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Minta Prabowo Setop MBG dan Fokus Selesaikan Proyek IKN
Isu tentang MBG dihentikan sedang ramai muncul di sosial media, tapi belum ada satu pun yang terkonfirmasi benar.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Minta Prabowo Setop MBG dan Fokus Selesaikan Proyek IKN
Indonesia
Hakim Duga Roy Suryo Ajukan Praperadilan untuk Tunda Persidangan Pokok Perkara
Hakim menyatakan pengajuan praperadilan setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan merupakan penyalahgunaan prosedur hukum.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Hakim Duga Roy Suryo Ajukan Praperadilan untuk Tunda Persidangan Pokok Perkara
Indonesia
Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo karena Dianggap tak Relevan
Hakim menilai permohonan tersebut sudah tidak lagi relevan karena perkara pokok telah lebih dahulu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo karena Dianggap tak Relevan
Indonesia
Jokowi Kumpulkan Alumni Fakultas Kehutanan UGM, Persiapan Jadi Saksi Sidang
Pertemuan Jokowi dengan delapan teman tersebut berlangsung tertutup selama satu jam. Tak lama kemudian, Jokowi mengajak temannya tersebut makan siang keluar rumah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Jokowi Kumpulkan Alumni Fakultas Kehutanan UGM, Persiapan Jadi Saksi Sidang
Indonesia
Nasib Tersangka Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Roy Suryo, Ditentukan Hari Ini
Sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan terkait gugatan Roy Suryo mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Nasib Tersangka Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Roy Suryo, Ditentukan Hari Ini
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Mantan Wali Kota Solo ini meminta agar penghargaan ini tidak ditarik ke ranah politik. Karena jika ditarik ke ranah politik, itu bisa disalahartikan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Indonesia
Jelang Sidang Kedua dr Tifa Ijazah Palsu, Jokowi: Jika Diminta Majelis Hakim, Saya akan Hadir
Jika persidangan mengharuskan datang, Jokowi akan hadir dan menunjukkan ijazah asli miliknya.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Jelang Sidang Kedua dr Tifa Ijazah Palsu, Jokowi: Jika Diminta Majelis Hakim, Saya akan Hadir
Indonesia
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Kesiapan organisasi hingga tingkat desa juga menjadi modal bagi partai untuk menyambut kunjungan Jokowi ke berbagai daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Bagikan