Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa orang yang menduduki kursi Jaksa Agung di periode keduanya nanti tidak akan berasal dari kalangan partai politik.
"Iya bukan dari parpol," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (14/8).
Meski begitu, Jokowi belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa. Jokowi belum bersedia untuk mengungkapkan siapa saja nama kandidat Jaksa Agung yang sudah dikantonginya itu.
Baca Juga: PDI Perjuangan Sebut Haram Jabatan Jaksa Agung Diberikan ke Partai Politik
Jokowi hanya menegaskan, bahwa dirinya tidak memperhatikan usuran rasial seperti suku, etnis, dan agama dalam memilih sosok Jaksa Agung selanjutnya.
Jaksa Agung saat ini dijabat oleh HM Prasetyo. Dia adalah mantan kader Partai NasDem. Kala itu, banyak yang menganggap Jaksa Agung seharusnya tidak diisi oleh kalangan politisi karena dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan dengan partai politik tertentu.
Ia menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.
Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional. "Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi
Menurut Jokowi, kepastian soal calon menteri penting untuk keberlanjutan pelaku usaha. Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.
Baca Juga: Pengamat Politik Usulkan Presiden Tidak Pilih Jaksa Agung dari Partai Politik
Berdasarkan komposisi ini, Jokowi yakin pemerintahan akan berjalan secara efektif. Apalagi, saat ini Jokowi didukung lebih dari 50 persen partai politik yang ada di parlemen. Partai pendukung Jokowi adalah PDI-P, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Hanura, PKPI, PSI, Partai Perindo, dan PBB.
Melihat komposisi dukungan di parlemen itu, persentase tersebut di luar partai yang bukan pendukung Jokowi-Ma'ruf, seperti Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, atau PKS. (Knu)
