Jokowi Minta Persaingan Politik Tidak Hambat Program Pemerintah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Juli 2023
Jokowi Minta Persaingan Politik Tidak Hambat Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo memimpin sidang paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menggelar Sidang Paripurna Laporan Semester 1 Pelaksanaan APBN Tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7).

Ia menegaskan, kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju bahwa dirinya tidak menginginkan persaingan politik yang mungkin terjadi dalam Pemilu 2024 menghambat program pemerintah.

Baca Juga:

DPR Dorong Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Tekan Inflasi

"Saya ingin menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita semua, yang pertama fokus dan waspada akan potensi krisis. Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional, jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah menjadi terhambat," kata Presiden.

Jokowi menyampaikan, Indonesia patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi nasional bertahan relatif tinggi di atas lima persen dan selama enam kuartal berturut-turut ekonomi nasional tumbuh di atas lima persen.

Selain itu, Bank Dunia per Juli 2023 kembali memasukkan Indonesia dalam grup upper middle income countries setelah sempat turun ke grup lower middle income countries pada 2020 karena pandemi.

"Meski demikian situasi yang kita hadapi pada paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal," ujar Presiden.

Hal yang mesti diwaspadai, menurut Jokowi, yakni lingkungan global yang masih tidak stabil, ketegangan geopolitik yang masih berlangsung dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi serta aktivitas perdagangan yang melemah, hingga prediksi berbagai lembaga internasional atas perlambatan ekonomi global dan juga kenaikan tingkat suku bunga global.

"Inflasi global juga masih relatif tinggi, kemudian kalau kita lihat juga fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral, hingga berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi menunjukkan situasi, ada yang positif namun juga ada yang melemah, ini juga kita harus melihat secara hati-hati," katanya.

Baca Juga:

Laju Inflasi Pada 2023 Masih Akan Lebih Tinggi

#Pemulihan Ekonomi #Inflasi #APBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
BPS Sebut Harga Beras Picu Inflasi, Harga Eceran Capai Rp 15.765 per Kilogram
Pada tempat penggilingan, harga rata-rata harga beras naik 0,26 persen secara bulanan (MtoM), dan 6,89 persen secara tahunan.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
BPS Sebut Harga Beras Picu Inflasi, Harga Eceran Capai Rp 15.765 per Kilogram
Indonesia
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Besaran inflasi yang tercatat yakni 0,22 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Indonesia
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Selama periode setahun, kondisi inflasi tertinggi justru tertinggi berlangsung pada Februari 2026, yakni mencapai 4,76 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
Pekan Pertama Oktober, Harga Harga Alami Kenaikan 2 Sampai 9 Persen
Sebanyak 292 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai merah pada minggu pertama Oktober. Sementara itu, cabai rawit tercatat mengalami kenaikan di 259 kabupaten/kota.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pekan Pertama Oktober, Harga Harga Alami Kenaikan 2 Sampai 9 Persen
Indonesia
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
DPR resmi mengesahkan APBN 2027 senilai Rp 4.106,3 triliun yang mencetak rekor terbesar sejarah RI dengan alokasi anggaran tertinggi untuk Badan Gizi Nasional.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
Indonesia
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Kementerian Keuangan akan terus melakukan komunikasi dengan perbankan, sehingga tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan yang ditarik oleh pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Menkeu Suahasil Janjikan Defisit Anggaran Tidak Melebihi Aturan
Komitmen itu terlihat pada target defisit dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Menkeu Suahasil Janjikan Defisit Anggaran Tidak Melebihi Aturan
Bagikan