Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Krisis pangan dan energi kini mengancam sejumlah negara. Tak terkecuali Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai situasi dunia yang tidak dalam kondisi normal serta mengantisipasi krisis pangan dan energi.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6).
Baca Juga:
Relawan Diminta Tunggu Arahan Jokowi soal Dukungan Capres di Pemilu 2024
Menurut Jokowi, krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara.
Ia menambahkan, 60 negara menghadapi tekanan karena utang sehingga menekan ekonomi.
"Contohnya satu, dua, tiga sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi. Inilah yang harus betul-betul kita antisipasi,” ujar Jokowi.
Jokowi meminta jajarannya untuk terus menyampaikan perkembangan situasi global saat ini kepada masyarakat, termasuk krisis yang memicu kenaikan harga komoditas pangan dan energi.
“Sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini kalau dibandingkan negara lain ini masih pada kondisi yang sangat baik,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta jajaran terkait untuk melakukan penghematan sekaligus mencegah terjadinya kebocoran pada dua sektor tersebut.
“Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah, semuanya harus dilakukan posisi-posisi seperti ini,” ujarnya.
Baca Juga:
Jokowi Sebut Tiga Kali Kata Waspada
Dia mencontohkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi yaitu Pertamina dan PLN harus melakukan efisiensi, tidak hanya mengharapkan subsidi dari pemerintah.
“Mestinya di sana juga ada upaya-upaya efisiensi, jadi dua-duanya berjalan. Kalau hanya berharap terus pada subsidi dari Menteri Keuangan tanpa ada usaha efisiensi di PLN, di Pertamina, ini yang dilihat oleh publik kok enak banget,” ucapnya.
Kemudian, dalam jangka waktu pendek Jokowi juga meminta jajarannya untuk meningkatkan produksi sehingga tidak bergantung pada impor.
“Saya kira sumur-sumur minyak yang ada sekecil apa pun agar didorong produksinya agar meningkat,” ujarnya.
Ia pun menekankan kepada peserta SKP untuk menjaga agar harga komoditas pangan dan energi di masyarakat bawah tetap stabil dan terjangkau, termasuk minyak goreng.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat dalam menghadapi peningkatan harga komoditas secara global saat ini.
“Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat bawah, baik yang berkaitan dengan BBM, pertalite, dan solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus harus kita jaga,” ujarnya.
Untuk memberikan kelonggaran fiskal, ia kembali menginstruksikan kepada kementerian/lembaga dan BUMN untuk melakukan belanja secara efisien.
“Saya minta kepada kementerian/lembaga dan BUMN, ini melakukan efisiensi belanja yang sebanyak-banyaknya agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal,” ujarnya. (Knu)
Baca Juga:
Jokowi Pastikan Program Kartu Prakerja Tetap Berjalan
