Relawan Diminta Tunggu Arahan Jokowi soal Dukungan Capres di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 20 Juni 2022
Relawan Diminta Tunggu Arahan Jokowi soal Dukungan Capres di Pemilu 2024

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di hadapan ribuan relawan Jokowi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Suhu politik di tanah air makin menghangat jelang kontestasi Pemilu 2024.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, pun menyampaikan arahan dari Presiden Jokowi untuk relawannya yang berada di Jawa Tengah.

Baca Juga:

Jokowi Sebut Tiga Kali Kata Waspada

Terkait agenda politik 2024, Moeldoko meminta relawan untuk menunggu arahan langsung Presiden Jokowi.

"Soal politik kita tunggu saja arahan beliau kemana kapal besar relawan Jokowi ini akan berlabuh," jelas Moeldoko yang dikutip, Senin (20/6).

Dia meminta para relawan untuk ikut serta menyelesaikan persoalan bangsa.

"Beliau (Presiden Jokowi) sudah berpesan agar kita tidak terburu-buru. Ojo Kesusu. Karena saat ini ada hal-hal yang lebih penting untuk kita selesaikan bersama," kata dia.

Mantan Panglima TNI ini menegaskan, pemerintah saat ini masih sangat fokus menyelesaikan persoalan - persoalan ekonomi.

Menurutnya, di saat negara-negara dunia termasuk Indonesia sedang berupaya memulihkan diri pasca-pandemi COVID-19, ekonomi dunia kembali terguncang akibat perang Rusia - Ukraina.

Hal tersebut berdampak pada harga-harga komoditas yang mulai naik dan mahal. Negara- negara dunia juga mulai menahan ekspor pangan dan energinya.

Baca Juga:

Jokowi Pastikan Program Kartu Prakerja Tetap Berjalan

"Menghadapi ini kita harus memperkuat ketahanan energi dan pangan. Kita harus bisa menanam apapun. Entah itu, jagung, ketela, atau sorgum yang baru-baru ini dicanangkan oleh Presiden," tegas purnawirawan Jenderal TNI ini.

Ia juga meminta para relawan Jokowi terus mengawal dan mendukung penuh jalannya pemerintahan hingga selesai pada 2024.

Selama dua tahun terakhir, selain upaya menghentikan pandemi, pemerintahan Presiden Jokowi tetap konsisten menjalankan semua program kerja prioritas dan program pemulihan ekonomi.

Selain itu, terang dia, pembangunan infrastruktur tetap terus dijalankan, bantuan insentif bagi masyarakat dan terdampak terus digulirkan.

Termasuk menciptakan lapangan kerja terus diupayakan, dan pendidikan yang layak, tetap disiapkan untuk membangun sumber daya manusia unggul, berbudaya, dan berkarakter.

"Yang lebih penting mari kita jaga keberlanjutan pembangunan ini. Untuk itu butuh soliditas dari seluruh elemen bangsa, termasuk para relawan," tutup Moeldoko. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Bagikan Bansos PKH di Serang dan Temui Alumni Program Kartu Prakerja di Bogor

#Jokowi #Relawan Jokowi #Jawa Tengah #Jenderal TNI Moeldoko #Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa sudah lengkap alias P21. Keduanya akan segera disidang.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Juni 2026
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Indonesia
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) absen tidak menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6) pagi tadi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Indonesia
Live TikTok Pocong Jadi-Jadian Bikin Geger, 7 Remaja Dihukum Sungkem ke Orangtua
Para pelajar dihukum meminta maaf dan sungkem kepada orangtua masing-masing sebagai bentuk penyesalan atas perbuatan mereka.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
Live TikTok Pocong Jadi-Jadian Bikin Geger, 7 Remaja Dihukum Sungkem ke Orangtua
Indonesia
Petugas LP Sragen Gagalkan Penyelundupan 10,9 Gram Sabu, Disembunyikan di Alat Vital
Narkoba diduga akan diberikan kepada suaminya yang menjadi warga binaan LP tersebut.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
Petugas LP Sragen Gagalkan Penyelundupan 10,9 Gram Sabu, Disembunyikan di Alat Vital
Indonesia
Temuan Stupa di Boyolali, Balai Pelestarian Kebudayaan Lakukan Kajian Termasuk untuk Memperkirakan Usia
“Struktur benda yang ditemukan berbentuk seperti lonceng. Dari corak yang terlihat, diduga objek ini peninggalan era Buddha."
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Temuan Stupa di Boyolali, Balai Pelestarian Kebudayaan Lakukan Kajian Termasuk untuk Memperkirakan Usia
Indonesia
Liburan Idul Adha Berujung Maut, 1 Keluarga Ditemukan Tewas Dalam Tenda Kemping
Satu keluarga ditemukan tewas di dalam tenda saat berkemah di Temanggung, Jawa Tengah. Polisi menduga keracunan makanan, autopsi dan pemeriksaan forensik masih berlangsung.
Wisnu Cipto - Jumat, 29 Mei 2026
Liburan Idul Adha Berujung Maut, 1 Keluarga Ditemukan Tewas Dalam Tenda Kemping
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan