Relawan Diminta Tunggu Arahan Jokowi soal Dukungan Capres di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 20 Juni 2022
Relawan Diminta Tunggu Arahan Jokowi soal Dukungan Capres di Pemilu 2024

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di hadapan ribuan relawan Jokowi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Suhu politik di tanah air makin menghangat jelang kontestasi Pemilu 2024.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, pun menyampaikan arahan dari Presiden Jokowi untuk relawannya yang berada di Jawa Tengah.

Baca Juga:

Jokowi Sebut Tiga Kali Kata Waspada

Terkait agenda politik 2024, Moeldoko meminta relawan untuk menunggu arahan langsung Presiden Jokowi.

"Soal politik kita tunggu saja arahan beliau kemana kapal besar relawan Jokowi ini akan berlabuh," jelas Moeldoko yang dikutip, Senin (20/6).

Dia meminta para relawan untuk ikut serta menyelesaikan persoalan bangsa.

"Beliau (Presiden Jokowi) sudah berpesan agar kita tidak terburu-buru. Ojo Kesusu. Karena saat ini ada hal-hal yang lebih penting untuk kita selesaikan bersama," kata dia.

Mantan Panglima TNI ini menegaskan, pemerintah saat ini masih sangat fokus menyelesaikan persoalan - persoalan ekonomi.

Menurutnya, di saat negara-negara dunia termasuk Indonesia sedang berupaya memulihkan diri pasca-pandemi COVID-19, ekonomi dunia kembali terguncang akibat perang Rusia - Ukraina.

Hal tersebut berdampak pada harga-harga komoditas yang mulai naik dan mahal. Negara- negara dunia juga mulai menahan ekspor pangan dan energinya.

Baca Juga:

Jokowi Pastikan Program Kartu Prakerja Tetap Berjalan

"Menghadapi ini kita harus memperkuat ketahanan energi dan pangan. Kita harus bisa menanam apapun. Entah itu, jagung, ketela, atau sorgum yang baru-baru ini dicanangkan oleh Presiden," tegas purnawirawan Jenderal TNI ini.

Ia juga meminta para relawan Jokowi terus mengawal dan mendukung penuh jalannya pemerintahan hingga selesai pada 2024.

Selama dua tahun terakhir, selain upaya menghentikan pandemi, pemerintahan Presiden Jokowi tetap konsisten menjalankan semua program kerja prioritas dan program pemulihan ekonomi.

Selain itu, terang dia, pembangunan infrastruktur tetap terus dijalankan, bantuan insentif bagi masyarakat dan terdampak terus digulirkan.

Termasuk menciptakan lapangan kerja terus diupayakan, dan pendidikan yang layak, tetap disiapkan untuk membangun sumber daya manusia unggul, berbudaya, dan berkarakter.

"Yang lebih penting mari kita jaga keberlanjutan pembangunan ini. Untuk itu butuh soliditas dari seluruh elemen bangsa, termasuk para relawan," tutup Moeldoko. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Bagikan Bansos PKH di Serang dan Temui Alumni Program Kartu Prakerja di Bogor

#Jokowi #Relawan Jokowi #Jawa Tengah #Jenderal TNI Moeldoko #Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Tradisi
Bukan Lagi 23 September! Hari Jadi Kota Kudus Geser ke 23 Agustus Mulai 2027
Hari Jadi Kabupaten Kudus resmi digeser dari 23 September ke 23 Agustus mulai tahun 2027 berdasarkan kajian ilmiah Prasasti Masjid Menara Kudus.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
Bukan Lagi 23 September! Hari Jadi Kota Kudus Geser ke 23 Agustus Mulai 2027
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Kebakaran Hutan, Jalur Pendakian Gunung Lawu Ditutup
Penutupan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kondisi di lapangan yang masih cukup rawan.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Kebakaran Hutan, Jalur Pendakian Gunung Lawu Ditutup
Indonesia
Kubu Roy Suryo Sebut Dakwaan Fitnah Ijazah Jokowi Terlalu Prematur, tak Ada Forum Resmi yang Menguji
Pasal tersebut dinilai terlalu dini karena belum ada forum resmi yang menyatakan ijazah Jokowi yang dipersoalkan benar-benar asli atau palsu.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Kubu Roy Suryo Sebut Dakwaan Fitnah Ijazah Jokowi Terlalu Prematur, tak Ada Forum Resmi yang Menguji
Indonesia
Terancam Kena Gusur, Warga Solo Gugat KAI Daop 6 ke PN Solo
Warga terancam kena gusur akibat perluasan Stasiun Solo Jebres.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Terancam Kena Gusur, Warga Solo Gugat KAI Daop 6 ke PN Solo
Bagikan