Kedaulatan Pangan Indonesia di Ujung Tanduk, Pemerintah Didorong Jadikan Singkong Komoditas Strategis Nasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 26 Juni 2025
Kedaulatan Pangan Indonesia di Ujung Tanduk, Pemerintah Didorong Jadikan Singkong Komoditas Strategis Nasional

Singkong. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, mengkritik keras sikap pemerintah yang dianggap mengabaikan lonjakan impor gandum.

Menurut Firman, impor gandum saat ini didominasi oleh kelompok oligarki, padahal Indonesia punya potensi besar pada komoditas lokal seperti singkong. Kondisi ini menyoroti ketidakseimbangan kebijakan pangan nasional.

"Pemerintah seolah tak peduli dengan impor gandum dalam jumlah masif. Padahal, singkong memiliki manfaat luar biasa dan bisa jadi alternatif pangan," tegas Firman dalam keterangannya, Kamis (26/6).

Baca juga:

Impor Singkong Akan Diatur Lebih Ketat Demi Jaga Semangat Petani Lokal

Firman menegaskan bahwa singkong adalah komoditas strategis yang memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat. Ia juga menyoroti masalah yang dihadapi petani singkong, yang tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

Untuk itu, Firman mengusulkan agar singkong secara eksplisit dimasukkan sebagai bahan baku pangan strategis yang dilindungi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis. RUU ini sedang dalam pembahasan di DPR.

"Singkong harus tercantum dalam berbagai regulasi, baik di RUU Komoditas Strategis maupun di RUU Energi Baru Terbarukan, sebagai bahan baku energi seperti bioetanol, biogas, dan biodiesel," jelasnya.

Selain itu, Firman mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kinerja kementerian terkait dan menetapkan kebijakan harga yang berpihak pada petani serta rakyat Indonesia.

Baca juga:

Lirik Lagu 'Singkong dan Keju' yang Kembali Dipopulerkan oleh OM Lorenza

"Mengapa tidak negara menetapkan harga eceran tertinggi dan terendah untuk produk pertanian? Jika harganya lebih mahal 10-12 persen, itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan pihak asing," tambahnya.

Firman juga menekankan bahwa singkong bukan hanya pengganti pangan, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai bahan baku industri, seperti kertas dan energi terbarukan.

"Potensi singkong sangat besar, tapi sayangnya pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk memanfaatkannya," pungkas Firman.

#Kedaulatan Pangan #Data Pangan #Stok Pangan #Impor Pangan #Mafia Pangan #Harga Pangan #Krisis Pangan #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 54 menit lalu
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
Satgas Pangan Pastikan Tindak Pedagang Jual Kebutuhan Pokok di Atas HET
Dengan stok yang mencukupi, Amran optimistis masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadan dan Idul Fitri dengan harga pangan yang stabil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Satgas Pangan Pastikan Tindak Pedagang Jual Kebutuhan Pokok di Atas HET
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Bulog dan Bapanas Bakal Dileburkan
peleburan Bapanas dan penggabungan fungsi kelembagaan dalam struktur baru Bulog ke depan setelah menjadi lembaga sui generis yang diharapkan memperkuat tata kelola pangan nasional secara terpadu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Bulog dan Bapanas Bakal Dileburkan
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Bagikan