Kedaulatan Pangan Indonesia di Ujung Tanduk, Pemerintah Didorong Jadikan Singkong Komoditas Strategis Nasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 26 Juni 2025
Kedaulatan Pangan Indonesia di Ujung Tanduk, Pemerintah Didorong Jadikan Singkong Komoditas Strategis Nasional

Singkong. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, mengkritik keras sikap pemerintah yang dianggap mengabaikan lonjakan impor gandum.

Menurut Firman, impor gandum saat ini didominasi oleh kelompok oligarki, padahal Indonesia punya potensi besar pada komoditas lokal seperti singkong. Kondisi ini menyoroti ketidakseimbangan kebijakan pangan nasional.

"Pemerintah seolah tak peduli dengan impor gandum dalam jumlah masif. Padahal, singkong memiliki manfaat luar biasa dan bisa jadi alternatif pangan," tegas Firman dalam keterangannya, Kamis (26/6).

Baca juga:

Impor Singkong Akan Diatur Lebih Ketat Demi Jaga Semangat Petani Lokal

Firman menegaskan bahwa singkong adalah komoditas strategis yang memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat. Ia juga menyoroti masalah yang dihadapi petani singkong, yang tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

Untuk itu, Firman mengusulkan agar singkong secara eksplisit dimasukkan sebagai bahan baku pangan strategis yang dilindungi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis. RUU ini sedang dalam pembahasan di DPR.

"Singkong harus tercantum dalam berbagai regulasi, baik di RUU Komoditas Strategis maupun di RUU Energi Baru Terbarukan, sebagai bahan baku energi seperti bioetanol, biogas, dan biodiesel," jelasnya.

Selain itu, Firman mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kinerja kementerian terkait dan menetapkan kebijakan harga yang berpihak pada petani serta rakyat Indonesia.

Baca juga:

Lirik Lagu 'Singkong dan Keju' yang Kembali Dipopulerkan oleh OM Lorenza

"Mengapa tidak negara menetapkan harga eceran tertinggi dan terendah untuk produk pertanian? Jika harganya lebih mahal 10-12 persen, itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan pihak asing," tambahnya.

Firman juga menekankan bahwa singkong bukan hanya pengganti pangan, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai bahan baku industri, seperti kertas dan energi terbarukan.

"Potensi singkong sangat besar, tapi sayangnya pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk memanfaatkannya," pungkas Firman.

#Kedaulatan Pangan #Data Pangan #Stok Pangan #Impor Pangan #Mafia Pangan #Harga Pangan #Krisis Pangan #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Penutupan prodi yang didominasi jurusan keguruan dan kedokteran tersebut itu bukanlah keputusan sepihak kementerian.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Berita Foto
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Sejumlah perwakilan petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) mengikuti audiensi di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 22 Juni 2026
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Nasional Petani dan Masyarakat Adat di Depan Gedung DPR
Massa yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) melakukan aksi mengecor badan di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 22 Juni 2026
Aksi Unjuk Rasa Nasional Petani dan Masyarakat Adat di Depan Gedung DPR
Indonesia
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Indonesia
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Berita Foto
Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bertemu Mahasiswa pengujukrasa di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR
Bagikan