Jokowi Minta Hakim MK Seluruh Dunia Sumbangkan Pikiran untuk Hentikan Perang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 05 Oktober 2022
Jokowi Minta Hakim MK Seluruh Dunia Sumbangkan Pikiran untuk Hentikan Perang

Tangkap layar Presiden Jokowi membuka Kongres Ke-5 Konferensi Badan Peradilan Konstitusi Sedunia Tahun 2022 di Nusa Dua, Bali, Rabu (5-10-2022). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo membuka kongres Mahkamah Konstitusi (MK) dari seluruh dunia atau World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) di Bali, Rabu (5/10).

Kongres Kelima WCCJ menjadi forum internasional dengan level tertinggi untuk badan peradilan konstitusi mengingat sampai dengan tahun 2022 ini, tercatat 119 negara menjadi anggota WCCJ.

Di samping menjadi forum diskusi, tukar pikiran, berbagi pengalaman dan praktik terbaik di antara anggota WCCJ, kongres ini merupakan salah satu upaya MK meningkatkan kualitas putusan.

Sekaligus kesempatan untuk semakin meneguhkan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum demokratis berdasarkan ideologi Pancasila.

Baca Juga:

Tak Lama Jokowi Prediksi Pandemi Bakal Berakhir, Ada 1.722 Kasus pada Rabu (5/10)

Jokowi pun mempunyai keyakinan dalam kongres kali ini mampu menyelesaikan persoalan dunia.

"Saya yakin 119 negara yang hadir dalam kongres harus berjuang menghadapi masalah yang sama dalam menghadapi krisis energi, krisis finansial dan energi," ujar Jokowi di Bali, Rabu (5/10).

Apalagi, kata Jokowi, krisis itu belum akan selesai. Sebab pascakrisis pandemi, perang Rusia-Ukraina memperpanjang krisis dunia.

"Krisis tampaknya belum ada harapan untuk usai. Perang Rusia-Ukraina belum ada tanda-tanda berhenti. Perang belum segera selesai," tutur Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi mengajak semua pihak, termasuk hakim konstitusi di seluruh dunia untuk bersiap melakukan mitigasi.

"Saya sangat mengharapkan konfrensi ini bertukar pikiran dan pengalaman. Saya mengharap langkah bersama dalam menghadapi krisis dan menegakkan sosial justice," beber Jokowi.

Diakuinya, tugas para hakim konstitusi semakin sulit dan berat. Karena selain menegakkan keadilan konstitusional, semua negara di dunia saat ini harus menangani sejumlah krisis.

“Tentu saja kita ingin perang segera dihentikan dan perdamaian segera dibangun. Itu harapan kita semua,” terang Jokowi.

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Audit Seluruh Stadion Bola di Indonesia

Jokowi mengajak seluruh hakim konstitusi bersama-sama berjuang untuk menghentikan perang dan membangun perdamaian.

Selain itu, juga harus bersiap untuk memitigasi dan mengelola krisis dengan sebaik-baiknya.

“Masing-masing negara pasti menjadi titik sinergi antara constitutional justice dan penanganan krisis,” jelas Jokowi.

Jokowi mengharapkan Badan Peradilan Konstitusi se-Dunia Tahun 2022 menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.

“Kita perbanyak kolaborasi untuk mewujudkan stabilitas perdamaian dan kemakmuran dunia,” tegas Jokowi.

Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman menyatakan tema Kongres ini sangat relevan dengan keadaan bangsa dunia saat ini.

"Keadilan konstitusi sesungguhnya keinginan sejati bagi umat manusia tanpa kecuali dan konstitusi mengatur hal tersebut agar kedamaian dan keadilan dapat terwujud," ucap Anwar Usman dalam sambutannya.

MK Indonesia mengusulkan agar dibuat supremasi konstitusi indeks. Hal itu agar mengukur kepatuhan berbagai lembaga tinggi negara dalam menegakkan konstitusi.

"Apakah cabang-cabang kekuasaan negara melaksanakan nilai-nilai konstitusi," pungkas Anwar Usman. (Knu)

Baca Juga:

Bertolak ke Malang, Jokowi akan Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan

#Mahkamah Konstitusi #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut, BGN Jelaskan Dampak Putusan MK
Putusan MK yang melarang penggunaan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis memicu perhatian publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut, BGN Jelaskan Dampak Putusan MK
Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Pemerintah perlu segera menindaklanjuti Putusan MK yang mengamanatkan pendanaan MBG tidak diambil dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Indonesia
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Menegaskan pembiayaan program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Indonesia
Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK
Purbaya menjelaskan anggaran yang berjalan pada tahun ini tidak mengalami perubahan karena telah dibahas dan saat ini tinggal memasuki tahap finalisasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Bagikan