Jokowi Menang di Papua dan Malaysia, Saksi: Kubu 02 Tak Ada yang Keberatan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 21 Juni 2019
Jokowi Menang di Papua dan Malaysia, Saksi: Kubu 02 Tak Ada yang Keberatan

Ketua MK Anwar Usman (kedua kiri) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan PHPU Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6) (ANTARA FOTO/Galih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mencecar saksi kubu Jokowi-Ma'ruf Amin, Candra Irawan. Candra merupakan saksi dari pihak TKN saat rekapitulasi nasional di tingkat KPU.

Salah satu hal yang dipermasalahkan adalah terkait rekapitulasi penghitungan suara di Kuala Lumpur dan Papua.

"Bagaimana hasil rekapitulasi suara di Kuala Lumpur, Malaysia?," tanya salah satu pengacara Prabowo-Sandi pada lanjutan sidang gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6).

BACA JUGA: Antara BW, KPU dan Firaun

Ia mengatakan, tidak ada keberatan tentang hasil perolehan suara yang disampaikan saksi 02. Menurut dia, keberatan yang disampaikan saksi 02 di luar masalah hasil suara

Candra meminta kepada hakim untuk diberi kesempatan melihat berkas rekapitulasi suara yang dibawanya.

Setelahnya, dia mengaku saat itu tidak ikut rekapitulasi perhitungan suara Pilpres di Kuala Lumpur karena dirinya berada di panel lainnya.

Saksi Candra Irawan. (tangkapan layar Youtube)

Pengacara Prabowo-Sandi tidak melanjutkan pertanyaan mengenai rekapitulasi suara di Malaysia. Serta beralih ke persoalan terkait rekapitulasi suara di Papua.

Setelah itu, Candra mengatakan proses rekapitulasi suara di Papua sama saja dengan proses rekapitulasi hasil Pemilu di provinsi lainnya. Dia melanjutkan, saat itu proses rekapitulasi untuk Pilpres berlangsung lebih cepat dibanding dengan pembacaan DC1 DPR maupun DPD.

BACA JUGA: Soal 17,5 Juta DPT Invalid, Andi Arief: Rakyat Dibohongi Agus Maksum dan BPN

"Untuk presiden itu nggak lama 15 menit, yang lama itu pembahasan DPD. DPR ada sedikit selisih hasil, tapi yang lama itu DPD," ujarnya.

Chandra mengaku dirinya ikut serta dalam rekapitulasi untuk Provinsi Papua. Dengan jumlah suara 3.021.713 untuk pasangan Capres-cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan 311.352 suara untuk Capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi.

"Untuk pasangan 01 itu 3.021.713 suara dan pasangan 02 itu 311.352 suara," ucap Candra. (Knu)

#Komisi Pemilihan Umum #Mahkamah Konstitusi #Pilpres 2019
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
3 Kader Muhammadiyah Gugat Keabsahan Sidang Isbat Ramadan ke MK
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil UU Peradilan Agama terkait sidang isbat Ramadan. Kader Muhammadiyah menggugat Pasal 52A yang dianggap diskriminatif terhadap metode hisab.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
3 Kader Muhammadiyah Gugat Keabsahan Sidang Isbat Ramadan ke MK
Indonesia
Respons Putusan MK, AHY Sebut Demokrat Konsisten Dorong Partisipasi Politik Perempuan
Partai politik bisa didiskualifikasi di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30 persen.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Respons Putusan MK, AHY Sebut Demokrat Konsisten Dorong Partisipasi Politik Perempuan
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
GMNI Serahkan Amicus Curiae Uji Materiil UU TNI ke MK, Tegaskan Supremasi Sipil Pasca-Reformasi
GMNI Jakarta menyerahkan amicus curiae ke MK terkait UU TNI. Dokumen menegaskan pentingnya supremasi sipil, koreksi Reformasi 1998, dan peneguhan Pancasila 1 Juni 1945.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
GMNI Serahkan Amicus Curiae Uji Materiil UU TNI ke MK, Tegaskan Supremasi Sipil Pasca-Reformasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Indonesia
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Komisi X DPR RI mendukung gugatan kesejahteraan dosen di MK dan meminta hakim mengabulkan permohonan demi perbaikan pendidikan tinggi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Ketua Baleg DPR Soroti Surat Edaran Kejagung soal Penghitungan Kerugian Negara, Tegaskan Kewenangan Ada di BPK
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, menyoroti SE Kejaksaan Agung yang terbit usai putusan Mahkamah Konstitusi.
Soffi Amira - Senin, 18 Mei 2026
Ketua Baleg DPR Soroti Surat Edaran Kejagung soal Penghitungan Kerugian Negara, Tegaskan Kewenangan Ada di BPK
Bagikan