Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu, Fadli Zon: Itu Langkah Bijak

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 April 2022
Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu, Fadli Zon: Itu Langkah Bijak

Fadli Zon. (Foto:MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menteri-menterinya untuk berbicara soal penundaan Pemilu 2024 dan wacana memperpanjang masa jabatan presiden mendapat dukungan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Fadli Zon mengatakan Jokowi sendiri tidak pernah berbicara soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Sejauh pengetahuannya, yang bicara penundaan pemilu justru para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga

PPP: Sikap Jokowi ke Menteri Tegaskan Wacana Tunda Pemilu Bukan dari Presiden

"Dan permintaan itu menurut saya logis, rasional harus didukung sehingga kita tidak akan dengar lagi menteri menteri sibuk urusan penundaan pemilu karena itu bukan tupoksinya mereka," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini menilai, sikap Jokowi tersebut merupakan langkah yang bijak. Menurut Fadli Zon, para menteri semestinya tidak perlu ikut campur dalam kegaduhan mengenai jadwal pemilu.

"Itu sebuah pernyataan dan langkah yang bijak karena pemilu itu sudah ada jadwalnya dan jadwal itu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024," ujarnya.

Baca Juga

AHY Sebut Penundaan Pemilu 2024 Bisa Buat Kacau Kondisi Indonesia

Fadli Zon pun meminta para pembantu Jokowi di kabinet agar fokus pada tupoksinya masing-masing. Apalagi, kata anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini, waktu pemerintahan Jokowi hanya tersisa 2 tahun lagi.

"Sebaiknya fokus saja para menteri adalah untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencana program realisasi program-program ke depan, waktunya kan tinggal sebentar lagi apa yang belum diimplementasikan yang menjadi target harus diselesaikan," pungkas Fadli Zon. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Minta Menteri Stop Bicara Perpanjangan Jabatan Presiden

#Fadli Zon #Presiden Jokowi #Pemilu #Pilpres #DPR RI #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
2 perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) yang ditunjuk yakni Rakeen Mashariq Al Mutayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Indonesia
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Anggota Komisi XIII DPR, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah untuk memperkuat pengendalian polusi.
Soffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Indonesia
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba'asyir, Kamis (30/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Keputusan itu diambil lewat rapat internal tertutup, Rabu (29/10).
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Sidang awal ini digelar pada masa reses DPR untuk memastikan proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak tertunda.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Bagikan