Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu, Fadli Zon: Itu Langkah Bijak

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 April 2022
Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu, Fadli Zon: Itu Langkah Bijak

Fadli Zon. (Foto:MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menteri-menterinya untuk berbicara soal penundaan Pemilu 2024 dan wacana memperpanjang masa jabatan presiden mendapat dukungan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Fadli Zon mengatakan Jokowi sendiri tidak pernah berbicara soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Sejauh pengetahuannya, yang bicara penundaan pemilu justru para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga

PPP: Sikap Jokowi ke Menteri Tegaskan Wacana Tunda Pemilu Bukan dari Presiden

"Dan permintaan itu menurut saya logis, rasional harus didukung sehingga kita tidak akan dengar lagi menteri menteri sibuk urusan penundaan pemilu karena itu bukan tupoksinya mereka," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini menilai, sikap Jokowi tersebut merupakan langkah yang bijak. Menurut Fadli Zon, para menteri semestinya tidak perlu ikut campur dalam kegaduhan mengenai jadwal pemilu.

"Itu sebuah pernyataan dan langkah yang bijak karena pemilu itu sudah ada jadwalnya dan jadwal itu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024," ujarnya.

Baca Juga

AHY Sebut Penundaan Pemilu 2024 Bisa Buat Kacau Kondisi Indonesia

Fadli Zon pun meminta para pembantu Jokowi di kabinet agar fokus pada tupoksinya masing-masing. Apalagi, kata anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini, waktu pemerintahan Jokowi hanya tersisa 2 tahun lagi.

"Sebaiknya fokus saja para menteri adalah untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencana program realisasi program-program ke depan, waktunya kan tinggal sebentar lagi apa yang belum diimplementasikan yang menjadi target harus diselesaikan," pungkas Fadli Zon. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Minta Menteri Stop Bicara Perpanjangan Jabatan Presiden

#Fadli Zon #Presiden Jokowi #Pemilu #Pilpres #DPR RI #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Fadli Zon Tanggapi Dugaan Pembatasan Konser Dongker, Singgung Kebebasan Berekspresi di Era Prabowo
Tiga agenda musik Dongker batal setelah muncul dugaan intervensi. Fadli Zon menanggapi persoalan tersebut dan membandingkan kebebasan berekspresi era Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 12 November 2026
Fadli Zon Tanggapi Dugaan Pembatasan Konser Dongker, Singgung Kebebasan Berekspresi di Era Prabowo
Indonesia
Endorse Raffi Ahmad Tembus Miliaran, Menbud: untuk Kegiatan Promosi
Fadli Zon menilai kerja sama promosi antara pemerintah dan selebritas maupun kreator konten merupakan praktik yang lazim dilakukan.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
Endorse Raffi Ahmad Tembus Miliaran, Menbud: untuk Kegiatan Promosi
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Bagikan