PPP: Sikap Jokowi ke Menteri Tegaskan Wacana Tunda Pemilu Bukan dari Presiden

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menteri-menterinya untuk berbicara soal penundaan Pemilu 2024 dan wacana memperpanjang masa jabatan presiden.

Sikap yang disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin, diharapkan bisa memupus dugaan liar bahwa Jokowi berada di balik isu penundaan Pemilu.

Baca Juga

Jokowi Minta Para Menteri Komunikasikan Kenaikan Harga BBM

"(sikap Jokowi) Itu menegaskan bahwa usulan penundaan pemilu bukan dari presiden, sehingga tak ada lagi dugaan-dugaan liar di lapangan," kata Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Rabu (6/4).

Pria yang karib disapa Awiek ini pun berharap para menteri di Kabinet Indonesia Maju dapat mengikuti arahan Presiden Jokowi tersebut.

"Harus diikuti kabinet," tegas Awiek.

Lebih lanjut Awiek menegaskan bahwa partainya taat pada konstitusi bahwa siklus Pemilu 5 tahun sekali dan masa jabatan presiden 5 tahun dan hanya bisa dipilih kembali untuk sekali masa jabatan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga non-kementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu.

Baca Juga

Jokowi Sambut Kedatangan PM Papua Nugini

Presiden meminta jajaran menteri dan kepala lembaga non-kementerian untuk tetap fokus menjalankan tugasnya masing-masing terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," katanya.

Ini bukan kali pertama Presiden Jokowi menanggapi soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, sebab sebelumnya ia juga mengatakan bahwa konstitusi harus ditaati, di sela-sela tinjauan ke Kawasan Candi Borobudur di Magelang, jawa Tengah, Rabu (30/3) pekan lalu.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," katanya saat itu. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Minta Menteri Setop Bicara Perpanjangan Jabatan Presiden