Jokowi Minta Menteri Stop Bicara Perpanjangan Jabatan Presiden

MerahPutih.com- Presiden Joko Widodo akhirnya bersuara terkait isu penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatannya.

Kepala Negara menegaskan tidak boleh ada lagi anggota menteri kabinet yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Baca Juga:

Mendagri Diminta Klarifikasi Terkait APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Jokowi pun mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya dengan nada sedikit meninggi.

Menurut Presiden, situasi saat ini sedang tidak mudah, terutama secara fiskal yang memicu kenaikan barang kebutuhan pokok. Situasi fiskal Indonesia dipengaruhi oleh ekonomi global.

"Kesadaran ini harus kita miliki dan dampak itu dirasakan betul oleh masyarakat saat kita turun ke bawah," ujar mantan Gubernur DKI dan Walikota Solo ini.

Presiden meminta jajarannya untuk memperhatikan seksama hal terkait kebutuhan pokok, mulai dari minyak goreng, beras, kedelai hingga gandum.

Jajaran pemerintah diminta merumuskan kebijakan yang tepat dengan memperhatikan hal detail. Menurut dia rakyat terus mengawasi kerja pemerintah.

"Kalau kerja enggak detail dan kerja enggak betul-betul diliat, dan kita ini diam semuanya nggak ada statement, hati hati. Dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain, enggak kerja. Atau mungkin juga enggak ngapa-ngapain mungkin enggak kerja," ujar Jokowi.

Selain kebutuhan pokok, Jokowi juga meminta para pembantunya mengantisipasi arus mudik lebaran tahun ini. "Harus mulai dihitung betul, ini kalau yang saya tangkap di bawah, ini semuanya mau mudik semua, jadi persiapannya harus ekstra," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi di Istana Negara Jakarta untuk menuntut sikap tegas Presiden Joko Widodo terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden pada Senin (11/4) mendatang.

BEM SI telah melayangkan enam tuntutan kepada pemerintah pada aksi yang digelar 28 Maret 2022 lalu. Keenam tuntutan BEM SI itu yakni pertama meminta Jokowi bersikap tegas soal wacana penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.

Menurut mereka wacana itu sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. BEM SI juga menuntut Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU Ibu Kota Negara (IKN).

Ketiga, BEM SI mendesak jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Tuntutan keempat mereka mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

Kelima, BEM SI mendesak untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Terakhir, menuntut Jokowi untuk berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. (Knu)

Baca Juga:

Mendagri Tegaskan Tidak Ada Deklarasi Jokowi 3 Periode di Acara APDESI