Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).
Dalam arahan itu, Kepala Negara mengingatkan kepada TNI- Polri untuk menjaga kondusivitas menjelang tahun politik. Jokowi juga mewanti-wanti TNI-Polri agar tak terlibat politik praktis.
Baca Juga
"TNI-Pollri sudah tahu apa yang dikerjakan yang paling penting menjaga kondusivitas tahun politik dan tidak terlibat politik praktis," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (8/2).
Selain soal kondusivitas tahun politik, arahan lain yang disampaikan Jokowi yaitu terkait hilirisasi.
"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya Proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu, dan tugas TNI-Polri ada di situ," kata Jokowi.
Baca Juga
Jokowi mengatakan ekspor ilegal berdampak terhadap penerimaan negara yang berkurang. Menurut Jokowi, aparat sudah tahu tugas yang harus dilakukan terkait ekspor ilegal tersebut.
"Kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang," ujar Jokowi.
Jokowi juga meminta TNI-Polri untuk mewaspadai ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengungkit perjanjian soal tanggung jawab Pangdam dan Kapolda tentang karhutla yang sudah disampaikan sejak lama.
"Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem, hati-hati. Saya ngomong hati-hati janji masih berlaku," kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan TNI-Polri soal cuaca panas di akhir Februari. Sejumlah daerah di Indonesia harus menjadi atensi.
"Saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut Kalimantan hati-hati, karena nanti di akhir Februari atau Maret itu sudah panasnya sudah naik," ujar mantan Gubernur DKI ini. (Knu)
Baca Juga
